Home Sulteng

21 November, UMK Harus Ditetapkan

32
Arnold Firdaus. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah kabupaten/kota bersama dewan pengupahan diberi waktu untuk menetapkan UMK (upah minimum kabupaten/kota) sampai 21 November mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, pada Jumat, 6 November 2020.

“Laporan yang saya terima sudah ada beberapa daerah sedang rapat membahas itu (UMK),” ungkapnya.

Arnold mengatakan pembahasan UMK dilakukan oleh dewan pengupahan di tingkat kabupaten atau kota masing-masing. Dewan pengupahan didalamnya terdiri atas pemerintah, akademisi, dan perwakilan serikat buruh/pekerja. Jika di kabupaten atau kota belum terbentuk dewan pengupahan, maka acuannya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan baru-baru ini.

“Untuk Sulawesi Tengah contohnya di Kabupaten Sigi, dewan pengupahannya belum ada maka mereka mengacu ke UMP. Kalau dewan pengupahan di daerah sudah terbentuk, maka mereka menetapkan UMK. Kalau yang ada dewan pengupahan, UMK yang ditetapkan harus lebih besar nominalnya dari UMP,” ujar Arnold.

Sebagaimana diketahui, UMP tahun 2021 di Sulteng telah ditetapkan sebesar Rp2.303.711. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari UMP tahun 2020. Terkait besaran UMP tersebut, kata Arnold sampai saat ini belum mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari Serikat Pekerja. Selain itu, penetapan besaran UMP tersebut juga telah disosialisasikan ke pihak-pihak terkait.

“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada penolakan, tidak  ada gejolak yang kita khawatirkan. Itu juga sudah disosialisasikan ke pihak-pihak terkait. UMP Sulawesi Tengah tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.303.711 perbulan,” ucapnya.

Arnold menjelaskan dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungannya yaitu bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sementara bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.

Ditegaskan, UMP yang ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja nol tahun,  status pekerja/buruh masih lajang, dan tidak memiliki keterampilan. Arnold mengatakan penetapan UMP 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020 sesuai dengan ketetuan dalam Pasal 9 ayat (5) Permenaker 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Pasal tersebut mengatur dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional, maka UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur satu hari seblm hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas