Home Artikel / Opini

Telaah Regulasi Sensitivitas Kebijakan Anggaran Pandemi19

22
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu (*

TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan besar dalam mengarahkan pembangunan daerah melalui sinergi perencanaan dan penganggaran. TAPD berperan besar melakukan perbaikan dari awal Rancangan KUA-PPAS melalui pendampingan semua OPD. OPD dapat memahami esensi penyusunan dokumen perencanaan termasuk KUA-PPAS baik dari sisi prosedural maupun dari sisi substansial, terutama melalui Bappeda selaku Sekretaris TAPD.

Pendampingan dimaksud antara lain perumusan bahasa perencanaan, penetapan indikator kinerja program/outcome, penetapan indikator kinerja kegiatan/output, penetapan indikator kinerja dampak, rasionalisasi biaya, keterkaitan antara dokumen perencanaan, periodisasi dokumen perencanaan.

Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017.

Kelemahan OPD terletak pada penetapan indikator program dan indikator kegiatan dan makna setiap indikator sebagai tolok ukur mencapai masing-masing Misi dari lima Misi Pembangunan Sulteng selama periode 2016-2021.

Melalui Sekretaris Provinsi selaku Ketua TAPD, DPRD Provinsi Sulteng selalu mengingatkan agar Bappeda menyiapkan dokumen RPKP 2021, masing-masing OPD menyediakan masing-masing dokumen Renstra Perubahan Tahun 2016-2021, Dokumen Renstra sebelum Perubahan Periode 2016-2021, Dokumen Renja OPD Tahun 2020, serta Dokumen Perubahan Renja masing-masing OPD Tahun 2021 sehingga DPRD dapat membahas dan mengadvokasi Program dan kegiatan OPD yang dapat mendukung pencapaian indikator Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2016-2021.

Sayangnya, rencana ideal ini kurang tercipta. Buktinya, dokumen Renstra OPD di Provinsi Sulteng yang terdata pada Bappeda Sulteng hanya dimiliki oleh 12 OPD. Dalam masa pandemi dan pasca pandemi, segala kegiatan Perjalanan ke Dalam daerah dan ke Luar Daerah diminimalisir agar tidak terjadi “menjemput Covid19”, yang sebenarnya telah terjadi transmisi lokal maupun transmisi impor. Koordinasi dan Konsultasi dapat dilakukan melalui fasilitas webinar sehingga terjadi efisiensi Dana Pembangunan yang dapat dialokasikan bagi pemulihan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan prasarana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berupa gawai/komputer jinjing dan pulsa data bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimuktahirkan.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di masa datang, sepatutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 89 ayat 3 Poin f disebutkan bahwa Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Kondisi Ekonomi Makro Daerah; b. Asumsi Penyusunan APBD; c. Kebijakan Pendapatan Daerah; d. Kebijakan Belanja Daerah; e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f. Strategi Pencapaian. Namun, pada Rancangan KUA Provinsi Sulteng 2021,penulis tidak menemukan adanya Poin f tersebut sehingga berkonsekuensi tidak adanya strategi pencapaian.

Strategi Pencapaian diukur dari indikator program atau outcome dan indikator kegiatan atau output. Konsekuensinya, pada Rancangan PPAS Provinsi Sulteng Tahun 2021, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengisi kolom Indikator Capaian Sasaran Program dan Indikator Capaian Sasaran Kegiatan dan/atau indikator capaian program dan kegiatan belum tepat menurut kaidah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kedua indikator ini penting karena belanja APBD harus terukur.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian 5 Misi Kepala Daerah, juga seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan, setiap Rp 1,- belanja harus terukur peruntukkannya. Sebagai Tambahan, dokumen KUA juga berperan penting dalam penyusunan Rincian Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Oleh karena itu, KUA-PPAS menjadi pedoman penyusunan dokumen RKA-OPD sehingga tercipta sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017.

Untuk menunaikan amanah Pasal 308 dan 3010 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 Pasal 5, sepatutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2021 sebagai Pedoman Penyusunan RAPBD Sulteng Tahun 2021, sepatutnya fokus mengalokasikan anggaran memadai pada Penanganan Covid-19 dengan prioritas kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; Penanganan Dampak Ekonomi Terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; Penyediaan Jaring Pangaman Sosial. Oleh karena itu, DPRD memandang perlu hendaknya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2021 fokus pada Pemulihan Pasca Covid-19 ketimbang prioritas lainnya seperti Pembangunan Gedung, Rehabilitasi Gedung, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pembelian Peralatan Kantor, Pengadaan Meubiler, Pengadaan Kenderaan Dinas.

Pada sisi dokumen Perencanaan yang strukturnya menjadi acuan Penyusunan R-KUA dan R-PPAS Sulteng Tahun 2021 Sesuai RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2021 pada Buku I bab III halaman 220/III-1-2, disebutkan bahwa arah kebijakan nasional pada Tahun 2021 di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong investasi, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBN dilakukan dengan cara memanfaatkan APBN yang berfokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2021 lebih ditekankan pada pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana 28 Sepetember 2018, terutama untuk Kota Palu sebagai ibu kota provinsi dan 3 (tiga) kabupaten penyanggah yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di samping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang terdapat dalam RPJMD Sulawesi Tengah periode 2016-2021. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada Tahun 2021 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan perkiraan Asian Development Bank (2020) bahwa pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 2,5 persen dari Tahun 2019 sebesar 5,0 persen dengan pemanfaatan APBN dan APBD akan difokuskan pada penanggulangan dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah Pandemi Covid-19.

Penulis berpandangan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2021 secara relatif belum merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan belum selaras dengan RKPD Sulteng Tahun 2021 yang pada sisi kaidah regulasi, sangat baik disusun oleh Bappeda Sulteng dan sangat sinkron dengan RKP Nasional Tahun 2021.

Oleh Karena itu, untuk menunaikan amanah baik dalam Ayat 1 dan 2 Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “(1). Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah” maupun Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Ayat (1) Pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, maka Kepala Daerah melalui TAPD pertama, melakukan revisi Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2021 terutama menambahkan poin f.

Strategi Pencapaian seperti telah diuraikan pada Kesimpulan KUA. Kedua, Pemprov merasionalisasi dan menjelaskan asumsi dasar kondisi ekonomi regional Sulawesi Tengah yang menjadi dasar dalam penyusunan R-KUA seperti Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,50-4,75 persen benar dalam interval terendah ke tertinggi. Namun, Tingkat Kemiskinan sebesar 14,40-14,60 persen, Tingkat Pengangguran 3,0-3,25 persen, Indeks Gini sebesar 0,324-0,334 seharusnya dalam interval tinggi ke rendah.

Sedangkan, Pertumbuhan PDRB sebesar Rp 54,0-58,0 Juta. Ketiga, melakukan sinkronisasi dokumen RKPD Tahun 2021 dan dokumen Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, dan Pergub Sulteng Nomor 24 Tahun 2020, dan melakukan penyempurnaan Dokumen R-PPAS Tahun 2021 terutama Indikator Pencapaian Program dan Indikator Pencapaian Kegiatan yang belum terisi, memastikan kedua indikator tersebut tepat sasaran, tepat mutu, tepat administrasi dan tepat waktu, serta memastikan tepat mendukung pencapaian 5 Misi Kepala Daerah Tahun 2021 sesuai Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat Money Follow Program.

Visi Pembangunan Sulteng bertumpu pada sektor pertanian khususnya Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultutra, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan dan Kelautan. Dalam Masa Pandemi Covid-19, Sektor Pertanian sangat berperan besar sebagai cadangan pangan. Oleh karena itu, hendaknya, kegiatan-kegiatan yang kurang produktif yang berasal dari duplikasi dan inefisiensi, kegiatan yang tumpang tindih, dalmonev ganda, pemeliharaan gedung yang gedungnya baru saja dibangun, pengadaan Gedung baru, rehabilitasi gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan peralatan RT, Pemeliharaan Peralatan Kantor, pengadaan meubiler, rehabilitasi meubiler diarahkan pada program dan kegiatan Penanganan Covid-19 dengan prioritas kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan Dampak Ekonomi Terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; Penyediaan jaring Pangaman Sosial.

Wujud dari pada kegiatan tersebut adalah melakukan rehabilitasi irigasi di wilayah terdampak 28S2018, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian khususnya Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan pada wilayah yang menjadi komitmen dan kewenangan Provinsi Sulteng berbasis Padat Karya, Pembukaan Jalan Produksi berbasis Padat Karya, melakukan program dan Kegiatan Padat Karya Spasial/Kecamatan terintegrasi (Bappeda, Bina Marga & Penataan Ruang, Cipta Karya & SDa, Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan & Peternakan, Kanlut, PMD, Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, dll, pada wilayah Kewenangan Provinsi Sulteng seperti Jalan Provinsi Palu-Sigi-Dataran Tinggi-Napu/Lore-Poso Pesisir Selatan, Kasimbar-Balaesang, Tojo-Mori Utara-Soyo Jaya, Balingara-Dataran Bulan-Toili, Toili Barat-Mamosalanto, Mepanga-Basidondo, serta 5 Kabupaten Kepulauan di Sulteng (Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-Una.

Pemerintah Provinsi Sulteng pada Tahun 2021 dapat melakukan Pemulihan Pasca Covid-19 pada wilayah Sulteng yang berbatasan langsung dengan Provinsi Tetangga seperti Kabupaten Buol-Batas Kabupaten Gorut, Kecamatan Moutong-Batas Kabupaten Pohuato, Kecamatan Bungku Pesisir-batas Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Menui Kepulauan-Provinsi Sultra, Morowali-Luwu Timur, Morut-Luwu Timur, Poso-Luwu Utara, Sigi-Luwu Utara, Sigi-Pasangkayu, Donggala-Pasangkayu, Banggai laut-Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu. (*Staf pengajar FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas