Home Sulteng

Arnold: Alhamdulillah, Tak Ada Penolakan

33
Arnold Firdaus. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Disnakertrans Provinsi Sulteng Sosialisasikan UMP 2021

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Drs Arnold Firdaus MTP, mengungkapkan pihaknya telah menyosialisasikan UMP (Upah Minimum Provinsi) Sulawesi Tengah tahun 2021, kepada para perusahaan yang ada di daerahnya.

“Teman-teman serikat pekerja/buruh juga sudah tahu semua, di media juga ada,” ungkap Arnold di Kantornya, Jumat, 6 November 2020.

Dia mengatakan sampai saat ini UMP Sulteng 2021 yang ditetapkan Rp2,3 juta tidak menuai polemik. Para perusahaan dan pekerja/buruh menerima UMP yang nominalnya sama seperti tahun 2020.

“Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada penolakan karena perwakilan teman-teman serikat/pekerja juga masuk dalam Dewan Pengupahan,” tandas Arnold.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola M.Si, telah mengumumkan UMP Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 pada Sabtu, 31 Oktober 2020 lalu. Pengumuman UMP dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor: 561/430/Dis.NAKERTRANS-6-ST/2020. Keputusan tersebut ditetapkan di Palu, oleh Gubernur Longki, tertanggal 31 Oktober 2020. Hal ini diungkapkan Arnold pada Minggu, 1 November 2020.

“UMP Sulawesi Tengah tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.303.711 perbulan,” ungkap Arnold.

Arnold menjelaskan dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungannya yaitu bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sementara bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.

Ditegaskan, UMP yang ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja nol tahun,  status pekerja/buruh masih lajang, dan tidak memiliki keterampilan. Arnold mengatakan penetapan UMP 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020 sesuai dengan ketetuan dalam Pasal 9 ayat (5) Permenaker 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Pasal tersebut mengatur dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional, maka UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur satu hari seblm hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.

“Kami mengetahui bahwa di beberapa daerah hari Sabtu merupakan hari libur/bukan hari kerja dan di beberapa daerah lainnya hari Sabtu merupakan hari kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hari Sabtu bukan sebagai hari libur nasional atau hari yang diliburkan sacara nasional, sehingga penetapan UM 2021 dapat dilakukan Sabtu, 31 Oktober 2020,” jelas Arnold.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas