PRES REALEASE - Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto SIK,(tengah) saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Polda Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Penyidik Penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) jajaran Polda Sulteng sampai saat ini, telah menangani tiga kasus dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto SIK, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 November 2020, mengatakan bahwa setelah pelaksanaan Analisa dan evaluasi operasi mantap praja tinombala 2020, pihak Polda Sulteng menangani tiga kasus tindak pidana Pilkada tahun 2020.

“Dua ditangani penyidik Gakkumdu Polres Morowali Utara dan satu ditangani penyidik gakkumdu Polres Sigi,” ucapnya.

Dididk menjelaskan bahwa, dua kasus yang ditangani Polres Morowali utara yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupatan Morowali utara (Morut), dengan perkara MA selaku pelaksana tugas Bupati Morut, yang melakukan mutasi tiga pejabat di pemerintahan Morut, hasil penyidikan perkara dihentikan (SP.3) karena terlapor bukan petahana.

“Penyidikan di hentikan, karena terlapor bukan petahana,” ungkapnya.

“Sementara untuk satu kasus lainnya,terkait dengan tidak netralnya seorang oknum Kepala Desa di Kecamatan Mori Atas, yang berinisial FS (48), saat memberikan sambutan dalam pesta pernikahan dengan  memberikan dukungan salah satu paslon Bupati/wakil bupati Morut, perkara telah dinyatakan lengkap (P.21), dan hari Senin 2 November 2020, tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada pihak kejaksaan,” terangnya.

Kabid Humas Polda Sulteng juga mengungkapkan bahwa, satu kasus yang ditangani Penyidik Gakkumdu Polres Sigi juga terkait oknum kepala desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi inisial FH (37), yang oleh Bawaslu melalui pengawasan tidak langsung menemukan postingan oknum Kades bersama paslon bupati Sigi dan tim sukses di platform media sosial facebook, dimana dalam unggahannya  menuliskan “berkumpulnya bersama teman-teman komunitas”, saat ini perkara masih dalam proses penyidikan.

“Terhadap kedua oknum kepala desa, penyidik mempersangkakan keduanya sebagaimana Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang Undang Pemilihan No.10 tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah),” terangnya.

Dalam kesempatan itu Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengharapkan kepada pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Reporter: Djunaedi

Ayo tulis komentar cerdas