Home Palu

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Proyek Pelebaran Jalan Kartini Palu

226
DILEBARKAN - Beginilah kondisi Jalan Kartini Palu yang tengah dalam proses pelebaran. (Foto : Metrosulawesi/ Djunaedi)

Palu, Metrosulawesi.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan dugaan maladministrasi atas proyek pelebaran jalan di seputaran Kartini Kota Palu. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman Sulteng, H Sofyan Farid Lembah, kepada Metrosulawesi, Selasa, 3 November 2020.

“Ombudsman melihat dari sisi apakah selama ini pihak PU Bina Marga Kota Palu sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan karena menyangkut arus lalu lintas? Kemudian, apakah sudah berkoodinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup atau tidak?. Saya sudah pernah ketemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, pak Arif, ternyata belum ada koordinasi. Nanti setelah ribut baru mereka (Dinas PU) ada koordinasi. Jadi di situ dugaan maladministrasi-nya,” ungkap Sofyan.

Dia mengatakan dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Sulteng menindaklanjuti pengaduan Walhi Sulteng beberapa waktu lalu. Atas dugaan tersebut, Ombudsman Sulteng sudah bersurat ke Dinas PU Kota Palu untuk meminta jawaban. Surat dikirimkan melalui Kantor Pos pekan lalu.

Dinas PU Bina Marga Kota Palu diberikan waktu 14 hari untuk memberikan jawaban kepada Ombudsman Sulteng. Ombudsman Sulteng dikatakan hanya meminta klarifikasi, bukan pemanggilan.

“Tapi kalau maunya saya sebenarnya pemanggilan, tapi kami sedang WFH (work from home) karena ada dua orang anggota kami terpapar covid,” ujar Sofyan.

Sofyan menuturkan Dinas PU yang memiliki kewenangan jalan seharusnya sebelum bertindak harus melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Dinas PU tidak bisa serta merta menugasi pihak ketiga melakukan pembongkaran dan penebangan pohon di jalan Kartini.

“Makanya nanti hasil klarifikasi kita lihat, kalau sudah koordinasi di mana rapatnya, pertemuannya bagaimana, itu yang harus kita kejar,” tuturnya.

Menurut Sofyan, Ombudsman tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke tahap investigasi atas polemik pelebaran jalan Kartini, khususnya terkait penebangan pohon. Namun untuk langkah tersebut masih menunggu jabawaban klarifikasi dari Dinas PU Bina Marga Kota Palu.

“Satu pohon itu mahal. Katanya satu pohon mau diganti tiga, tapi kapan. Proyeknya ada tidak. Ada juga Peraturan Wali Kota kalau penebangan pohon bisa digivu itu,” pungkas Sofyan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas