Home Lipsus

Orang Miskin di Parimo dan Donggala Jadi Tumbal

59
PELAYANAN - Peserta JKN-KIS dilayani di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu, Selasa 27 Oktober 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Dampak Covid-19 Terhadap Layanan Kesehatan

SAMPAI akhir tahun ini, 51 ribu warga miskin di Donggala tak bisa lagi menggunakan kartu JKN-KIS. Hal yang sama juga menimpa 94 ribu di Parigi Moutong. Penyebabnya pemerintah daerah setempat tidak membayar iuran mereka dengan dalih anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Eston E Djuma menunjuk seorang pria yang duduk di jejeran kursi di bawah tenda.

PD Pemda: Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, PBI APBN: Penerima Bantuan Iuran APBN, PPU: Pekerja Penerima Upah, PBPU: Pekerja Bukan Penerima Upah, BP: Bukan Pekerja, Non-JKN: Belum terdaftar sebagai peserta JKN. (Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Palu per Oktober 2020)

“Bapak itu tadi mengadu, kartu JKN-KIS milik keluarganya tiba-tiba nonaktif,” kata Eston, sekuriti di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palu yang berjaga di pintu masuk.

Siang itu, Selasa 27 Oktober 2020, sekitar sepuluh orang di bawah tenda sedang dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan Cabang Palu, Jalan Mohammad Yamin. Termasuk di antaranya pria yang menyampaikan maksud kedatangannya kepada sekuriti tadi.

Kepada Metrosulawesi, pria itu mengatakan, kartu JKN-KIS milik keluarganya di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tiba-tiba dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Padahal, yang bersangkutan sedang sakit keras dan butuh segera penanganan medis.

“Kartunya ternyata nonaktif. Sekarang masih di rumah belum dibawa ke rumah sakit,” kata pria yang minta namanya tidak disebut dalam pemberitaan karena sebagai pegawai pemerintahan, khawatir keterangannya akan menjadi masalah.

Hal yang sama juga dialami seorang ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Umum (RSU) Tambu. Adalah Reni kaget tiba-tiba kartunya nonaktif saat hendak digunakan sebagai jaminan untuk persalinannya.

“Petugas di rumah sakit bilang kartu saya nonaktif. Saya kaget,” kata Reni dihubungi Metrosulawesi, Senin 26 Oktober 2020.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu, Wahidah saat dikonfirmasi, Selasa 27 Oktober 2020 mengatakan, Reni adalah peserta JKN-KIS yang awalnya terdaftar pada 2014 sebagai peserta segmen mandiri. Tapi, sejak tahun 2019, beralih menjadi peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Masalahnya, sejak Agustus 2020, Pemkab Donggala tidak lagi membayar iuran untuk warga miskinnya, termasuk Reni. Karena itu, kartu JKN-KIS dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan.

Reni bukan satu-satunya peserta JKN-KIS yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang terpaksa dinonaktifkan. Sebanyak 145.354 warga miskin di Donggala dan Parimo yang kartu JKN-KIS-nya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Ratusan ribu warga miskin tersebut tidak lagi didaftarkan oleh pemerintah daerah setempat. Kartu JKN-KIS mereka seperti kartu ATM tanpa saldo.

Rinciannya: 51.154 di Donggala, 94.200 di Parimo. Bedanya, jika Donggala terakhir kali terdaftar pada Juli 2020, sedangkan Parimo sebagaimana data BPJS Kesehatan berakhir pada Agustus 2020. Dua kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.

Wahidah mengatakan, sejak putusnya kerja sama dua kabupaten yakni Donggala dan Parigi Moutong dengan BPJS Kesehatan, banyak peserta yang mendatangi BPJS Kesehatan, baik di kantor Donggala maupun Parigi Moutong, termasuk kantor cabang di Palu.

Sebagian besar, kata dia peserta datang mempertanyakan kartunya yang tiba-tiba nonaktif pada saat akan digunakan di fasilitas kesehatan.

“Ada yang memang karena sementara dirawat atau butuh pelayanan. Ada juga yang datang hanya untuk mengecek status keaktifannya saja. Tapi, sebagian besar adalah yang membutuhkan layanan (kesehatan),” ungkap Wahidah kepada Metrosulawesi, Kamis 15 Oktober 2020.

Beberapa peserta memilih beralih menjadi peserta segmen mandiri atau membayar iuran sendiri.

“Pada bulan Agustus banyak yang datang. Ada beberapa yang beralih (ke segmen mandiri), cuma jumlahnya kami tidak rekap,” jelasnya.

Langgar Aturan

Pemerintah daerah di dua kabupaten yakni Donggala dan Parimo tidak membayar iuran JKN-KIS dengan dalih keterbatasan anggaran APBD. Padahal, regulasi tentang program JKN-KIS sudah jelas dan tegas. Semua kepala daerah harus mendukung program strategis nasional tersebut. Ada ancaman sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakannya sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017, para bupati dan walikota harus mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program JKN.

Ketua DPRD Donggala, Takwin ditemui Metrosulawesi, Selasa 13 Oktober 2020 tidak mau berkomentar soal potensi langgar aturan.

Ketua DPRD Donggaala, Takwin. (Foto: Dok. Metrosulawesi)

“Yang jelasnya Pemda Donggala punya alasan tertentu sehingga BPJS ini kita tidak lanjutkan sampai akhir tahun 2020 karena realokasi anggaran untuk penanangan Covid-19,” jelas Takwin.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah berupaya agar iuran JKN-KIS sampai akhir tahun bagi 51 ribu warga miskin tetap dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2020. Tapi, pada akhir pembahasan tidak bisa diakomodir.

Diketahui, Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Donggala pada Jumat 25 September 2020 lalu. Saat itu, Badan Anggaran melaporkan, pendapatan setelah pembahasan Rp1,212 triliun, sedangkan belanja Rp1,783 triliun. Terjadi defisit anggaran Rp571 miliar. Selanjutnya, pembiayaan daerah sebesar Rp571 miliar sehingga sisa lebih anggaran tahun berkenan Rp0.

Dalam APBD-Perubahan 2020, Pemkab Donggala hanya menganggarkan pembayaran utang iuran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan Juni dan Juli 2020 sebesar Rp2,1 milir. Setelah itu sampai Desember 2020 tak lagi dilanjutkan kerja sama dengan BPJS Keesehatan sebagai badan yang mengelola jaminan sosial di bidang kesehatan.

Dalih Covid-19

Takwin sesungguhnya menyayangkan kondisi itu.

“Tapi Pemda Donggala juga punya alasan kenapa tidak mengaktifkan kembali,” kata Takwin.

Alasannya, itu tadi: realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Realokasi anggaran untuk penanganan Covid ini sangat-sangat berpengaruh dengan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Donggala, terutama urusan pelayanan dasar kesehatan seperti BPJS salah satunya,” kata Takwin.

Bupati Donggala, Kasman Lassa. (Foto: Dok)

Terpisah, Bupati Donggala, Kasman Lassa juga mengakui keterbatasan anggaran untuk membayar iuran JKN-KIS ke BPJS Kesehatan sampai akhir tahun ini.

“Kita sekarang menghadapi Covid, kita tentunya berikan pada skala prioritas. Covid dulu kita hadapi,” tegas Kasman Lassa kepada Metrosulawesi, Rabu 14 Oktober 2020.

Sama dengan Donggala, Parigi Moutong juga beralasan tidak mendaftarkan warga miskin ke BPJS Kesehatan karena anggaran APBD banyak terserap pada penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kabupaten Parimo, Sayutin Budianto. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto mengakui, anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin tidak dapat dipenuhi sampai akhir tahun ini. Menurutnya, memang seharusnya dianggarkan untuk pembayaran iuran sampai dengan Desember 2020 sebagai bentuk komitmen terhadap layanan kebutuhan dasar masyarakat yakni kesehatan.

“Pemerintah tidak cukup anggaran karena terjadi pemotongan anggaran akibat pandemi, terjadi pergeseran anggaran,” ungkap Sayutin Budianto kepada Metrosulawesi, Jumat 16 Oktober 2020.

Diketahui, Pemkab Donggala mengalokasikan anggaran Rp30 miliar dalam APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Sedangkan Parigi Moutong Rp26 miliar. Tapi, alasan Donggala dan Parimo tidak berlaku bagi kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tengah. Daerah lainnya di Sulawesi Tengah, meskipun juga terkena dampak Covid-19 tetap mengalokasikan anggaran untuk memenuhi hak layanan kesehatan untuk warganya yang miskin (***)

bersambung ke hal. 2

Ayo tulis komentar cerdas