Sayutin Budianto. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)
  • Soal 44 Ribu Warga Miskin Yang Hilang dari Daftar KIS

Parigi, Metrosulawesi.id – Debat calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng bagian pertama berlangsung Sabtu malam. Kedua pasangan, Hidayat Lamakarate-Bartholemeus Tandigala dan Rusdy Mastura-Ma’mun Amir saling lempar pertanyaan dan jawaban.

Yang menarik ketika Cawagub nomor 02, Rusdy Mastura menanyakan soal hilangnya sebanyak 44 ribu jiwa warga Kabupaten Parigi Moutong dari kepesertaan BJPS Kesehatan. Dia mempertanyakan mengapa warga miskin itu hilang dari data kepersetaan BPJS Kesehatan. Sehingga, mereka tidak bisa menikmati layanan kesehatan gratis.

Menjawab pertanyaan itu, Wagub nomor 01, Hidayat Lamakarate mengatakan, hilangnya kepesertaan 44 ribu warga miskin dari data BPJS Kesehatan itu karena dihapus oleh Pemerintah Pusat. Bahkan katanya, ada sebanyak 90 ribu warga yang dihapus oleh pemerintah pusat dari data sebagai pemegang kartu Indonesia sehat (KIS). Penghampusan katanya, dilakukan karena ada data yang tumpang tindih, dan ada pemegang KIS yang sudah meninggal tapi KIS-nya masih aktif.

Komentar Cagub Hidayat itu direspons Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.

“Pak Hidayat jangan serta merta melempar kesalahan ke pemerintah pusat. Memang benar itu diputus secara randown oleh Pusat akan tetapi mana tanggung jawab Pemda Provinsi terhadap daerah otonomnya yakni Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Sayutin di Parigi Moutong, Ahad 1 November 2020.

Sayutin mengatakan, pada saat kasus itu mencuat, pihaknya telah meminta agar Pemerintah Provinsi menanggulangi.

“Kami sudah minta Pemprov membantu kami dalam hal menyelesaikan masalah itu. Namun, pihak Pemerintah Provinsi dalam hal ini Sekprov saat itu, hanya mengembalikan pertanggungjawaban ke kabupaten, ketika kami melakukan konsultasi ke Pemprov pada tanggal 23 Januari 2020,” ujar Sayutin.

Menurut Sayutin, jawaban Paslon 01 semalam tidak berdasar fakta. Kondisi yang sebenarnya tidak seperti itu. Justru, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lah yang tidak mampu mengambil langkah-langkah berani untuk mengcover kebutuhan penanggulangan BPJS/KIS itu.

Sayutin menjelaskan, BPJS pertanggal 1 September 2020 menonaktifkan pelayanan akibat dari terputusnya kontrak Pemda Provinsi. Sehingga mengakibatkan sejumlah 23.939 Jiwa masyarakat Parimo kehilangan hak pelayanan dasar yakni kesehatan.

Dari 23.930 jiwa yang terputus kontraknya per 1 September 2020 kata Sayutin, Pemda Provinsi Sulteng hanya melakukan alokasi tanggungan ke Masyarakat Parimo dalam APBD Perubahan 2020 terhitung dari bulan November s/d Desember 2020 sebanyak 13.632 jiwa dan yang tidak tertanggung lagi sebanyak 10.298 jiwa.

“Hal ini menjadi beban berat buat kami yang intinya Pemda Provinsi harusnya meringankan beban kami sebagai kabupaten penyumbang terbesar ke 3 angka kemiskinannya di provinsi ini,” ujar Sayutin.

Sayutin menjelaskan, bahwa kasus ini sudah mencuat sejak tahun 2019.

“Kami pontang panting cari solusi sejak Desember 2019 hingga Januari 2020, tapi Sekprov yang kini jadi Paslon 01 itu tidak memberikan solusi,” ujarnya.

Sekadar duketahui, total pemetaan data Pemda peserta BPJS/KIS di Parigi Moutong sebanyak 118.513 jiwa, yang terbagi atas tanggungan Provinsi Sulteng sebanyak 23.930 jiwa dan 94.583 jiwa ditanggung Pemda Parigi Moutong. (din/*)

Ayo tulis komentar cerdas