Home Sulteng

Gubernur Umumkan UMP Sulteng Rp2,3 Juta

33
Arnold Firdaus. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus, mengungkapkan Gubernur H Longki Djanggola, telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng untuk tahun 2021 pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Pengumuman UMP dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor: 561/430/Dis.NAKERTRANS-6-ST/2020. Keputusan tersebut ditetapkan di Palu, oleh Gubernur Longki, tertanggal 31 Oktober 2020.

“UMP Sulawesi Tengah tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 2.303.711 perbulan,” ungkap Arnold, Minggu, 1 November 2020.

Arnold menjelaskan dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungannya yaitu bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sementara bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.

Ditegaskan, UMP yang ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja nol tahun,  status pekerja/buruh masih lajang, dan tidak memiliki keterampilan. Arnold mengatakan penetapan UMP 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020 sesuai dengan ketetuan dalam Pasal 9 ayat (5) Permenaker 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Pasal tersebut mengatur dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional, maka UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur satu hari seblm hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.

“Kami mengetahui bahwa di beberapa daerah hari Sabtu merupakan hari libur/bukan hari kerja dan di beberapa daerah lainnya hari Sabtu merupakan hari kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hari Sabtu bukan sebagai hari libur nasional atau hari yang diliburkan sacara nasional, sehingga penetapan UM 2021 dapat dilakukan Sabtu, 31 Oktober 2020. Untuk itu pula kami harap semua daerah serentak dapat mempedomani surat edaran tersebut,” jelas Arnold.

Dia mengungkapkan nominal UMP yang diumumkan Gubernur Longki sama dengan tahun 2020. Hal ini mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memutuskan tidak menaikan UMP 2021. Tidak dinaikkannya UMP dampak pandemi covid-19 yang berakibat kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah. Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida dikatakan meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan tahun sebelumnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas