Home Sulteng

Rp2,3 Juta, UMP 2021 Tak Naik

19
Arnold Firdaus. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, mengungkapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tahun 2021 telah ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

Menaker disebut memutuskan untuk tidak menaikkan UMP 2021 melalui keputusan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan penetapan tersebut, UMP Sulteng juga dipastikan tetap dengan nominal Rp2.303.711 per bulan.

“Berdasarakan SE bu menteri, maka Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan UMP 2021 Rp2.303.711, sama dengan UMP tahun 2020,” ungkap Arnold, Selasa, 27 Oktober 2020.

Arnold menjelaskan, berdasarkan SE Menaker, tidak dinaikkannya UMP 2021, dampak pandemi covid-19 yang berakibat kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida dikatakan meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Dalam SE Menaker disebut para kepala daerah wajib mengumumkan UMP 2021 pada 31 Oktober 2020.

Arnold mengatakan penetapan UMP 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020 sesuai dengan ketetuan dalam Pasal 9 ayat (5) Permenaker 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Pasal tersebut mengatur dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional, maka UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur satu hari seblm hari minggu atau hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.

“Kami mengetahui bahwa di beberapa daerah hari Sabtu merupakan hari libur/bukan hari kerja dan di beberapa daerah lainnya hari Sabtu merupakan hari kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hari Sabtu bukan sebagai hari libur nasional atau hari yang diliburkan sacara nasional, sehingga penetapan UM 2021 dapat dilakukan Sabtu, 31 Oktober 2020. Untuk itu pula kami harap semua daerah serentak dapat mempedomani surat edaran tersebut,” ujar Arnold.

Diketahui, pada November 2019, Gubernur Sulteng melalui Disnakertrans mengumumkan UMP tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp2.303.711 per bulan.

UMP tersebut dimumkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 561/425/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

H Achrul Udaya. (Foto: Metrosulawesi/ Fikri Alihana)

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng, H Achrul Udaya SH yang dikonfirmasi Metrosulawesi membenarkan. Dia mengaku juga menerima surat edaran dari Menaker soal UMP 2021 tersebut. Pihaknya menyambut baik keputusan tersebut.

“Dewan pengupahan provinsi baru saja selesai rapat membahas itu. Dan disepakati tidak ada kenaikan UMP,” kata Achrul, Selasa 27 Oktober 2020.

Hal-hal yang mendasari tidak naiknya UMP 2021 menurut Achrul adalah kondisi ekonomi yang saat ini masih terpuruk.

“Pertimbangannya karena situasi kita, inflasi, deflasi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat,” katanya.

Achrul yang juga salah satu anggota Dewan Pengupahan Sulteng itu mengaku sempat menjadi narasumber dalam rapat dewan pengupahan yang digelar pada Selasa kemarin. Pertumbuhan ekonomi yang melambat katanya, menjadi faktor penentu UMP 2021 tidak mengalami kenaikan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas