Home Sulteng

Santunan Pengguna Kendaraan Listrik Dijamin Jasa Raharja

22
FOTO BERSAMA - Dirlantas Polda Sulteng, Kombes Pol Kingkin Winisuda (dua dari kiri), Kanit Operasional dan Humas Jasa Raharja Sulteng, Alwin Bahar (dua dari kanan), Kepala Bapenda Provinsi Sulteng, Abd Wahab Harmain (kiri), dan Plt Kepala Dishub Sulteng (kanan) foto bersama usai sosialisasi, Rabu 21 Oktober 2020. (Foto: Dok. Polda Sulteng)
  • Polda Sulteng Sosialisasikan Regident Pengoperasian

Palu, Metrosulawesi.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah melalui Direktorat Lalulintas menggelar sosialisasi registrasi dan identifikasi (regident) pengoperasian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Rabu 21 Oktober 2020. Sosialisasi digelar lewat zoom meeting dari lantai dua ruang rapat Wira Satya Direktorat Lalulintas Polda Sulteng, di Jalan Sokekarno Hatta Palu.

Sosialisasi dipimpin Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulteng, Kombes Pol Kingkin Winisuda, yang menghadirkan Kepala Bapenda Provinsi Sulteng, Plt. Kadis Perhubungan Provinsi Sulteng, Kepala Cabang Jasa Raharja Sulteng, dan Kasat Lantas Polres beserta jajaran.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Cabang Jasa Raharja Sulteng, yang diwakili Kanit Operasional dan Humas, Alwin Bahar, mengungkapkan meski kendaraan listrik terapan teknologi baru, namun pengguna (pengemudi dan penumpang) dipastikan masuk dalam jaminan hak santunan oleh Jasa Raharja.

“Yang penting kendaraannya sudah memiliki surat-surat yang terdaftar di kepolisan kami pastikan masuk dalam penjaminan hak santunan oleh PT Jasa Raharja,” ungkap Alwin.

Alwin menambahkan prosedur permohonan dan besaran santunan pengemudi kendaraan listrik sama seperti kendaraan biasa. Besaran santunan dimaksud sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2017 dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017. Bagi korban meninggal dunia, Jasa Raharja membayarkan hak santunan duka kepada ahli waris sebesar Rp50 juta.

Demikian pula untuk korban lakalantas dengan kondisi cacat tetap diberikan santunan sebesar Rp50 juta. Sementara korban luka-luka mendapat jaminan biaya perawatan rumah sakit maksimal Rp20 juta.

Sementara itu, Dirlantas Kingkin menjelaskan sosialisasi dilaksanakan mendasari Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Ranmor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan beberapa regulasi terkait. Semua instansi terkait dikatakan sudah siap apabila nantinya kendaraan listrik berbasis baterai beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah.

“Adapun kesiapan tersebut yaitu ketetapan pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan listrik berbasis baterai oleh Pemda Sulteng, untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBN-KB nya paling tinggi 30 persen dari dasar pengenaan BBN-KB,” jelas Kingkin.

“Untuk Jasa Raharja Sulteng juga sudah siap mendukung terkait pengoperasian kendaraan listrik berbasis baterai di Sulteng dengan tetap memberikan santunan serta akan menjamin apabila terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan adanya korban jiwa,” tambahnya.

Sedangkan untuk Direktorat Lantas Polda Sulteng, pihaknya juga telah siap apabila nantinya kendaraan listrik beroperasi diwilayah Sulteng, baik terkait proses registrasi kendaraan serta pendistribusian material seperti BPKB, STNK dan TNKB kendaraan sesuai spektek yang telah ditentukan oleh Korlantas Polri.

Reporter: Michael Simanjuntak, Djunaedi

Ayo tulis komentar cerdas