Home Ekonomi

Covid-19 Pukul Telak Sektor Properti

23
Musda ke IX DPD REI Sulteng yang dilakukan secara virtual, Kamis (22/10/2020). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, bencana non alam wabah pandemi Covid-19 telah memberi pukulan telak bagi industri properti yang turut mengalami kelesuan dan mengalami penurunan secara signifikan.

Belum lagi pada tahun 2018 silam wilayah Padagimo Sulawesi Tengah ditimpa bencana alam yang juga berdampak pada industri properti dimana para pengembang harus bangkrut akibat bangunan properti yang telah di bangun ambruk rata dengan tanah akibat gempabumi tersebut.

Hal tersebut disampaikan saat hadir secara virtual membuka secara resmi Musda ke IX DPD REI Sulteng, Kamis (22/10/2020).

“Namun demikian seiring dengan bergulirnya new normal dan bergulirnya Program Ekonomi Nasional (PEN) maka sedikit demi sedikit aktivitas ekonomi disektor properti nampak mulai berdenyut kembali walaupun masih terasa melambat, namun kami berharap ini dapat menjadi pembangkit asa bagi seluruh pelaku industri properti di Sulteng untuk dapat melanjutkan usaha dengan penuh keyakinan,” lanjut Gubernur Longki.

Pada kesempatan tersebut Gubernur berharap kepada kanwil BTN wilayah V dan para pimpinan perbankan yang ada diwilayah Sulteng khusunya kota palu kiranya dapat membantu pelaku industri properti agar bisa bangkit kembali, baik itu melalui rektrukturisasi kredit, penundaan, penambahan modal ataupun lainnya.

Gubernurpun mengapreiasi atas terlaksananya Musda DPD REI Sulteng Ke IX tersebut, Musda tersebut menjadi mementum untuk menggairahkan kembali semangat berorganisasi guna melahirkan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Tema musda yaitu “Optimalisasi Peran REI Sulawesi Tengah Dalam Membangkitkan Industri Properti Dimasa Pandemi Covid 19”.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sulteng Terpilih periode 2020-2023, Muhammad Rizal mengatakan bahwa dalam kepengurusan yang dipimpinnya akan menuntaskan permasalahan yang dihadapi anggota, terutama terkait dengan proses perizinan pembangunan perumahan yang sejak pascabencana banyak mengalami kendala.

“Artinya berbicara tentang properti, otomatis masalah izin, dan mengenai ini tidak sedikit aturannya cukup banyak yang harus dipenuhi. Jadi kita sebagai pengurus yang baru lebih sinkronisasi lagi terkait hal permintaan hingga usulan kepada pemerintah,” katanya.

Begitu pun dengan penetapan wilayah yang menjadi zona terlarang untuk pembangunan perumahan. Ia mengungkapkan sejak pascabencana 28 September 2018 dan pandemi covid 19 yang telah dilakukan saat ini adalah terkait kebijakan relaksasi kredit dari perbankan dan OJK.

“Kita sudah coba menyurat beberapa kali, tapi karena kebijakan ada di pusat. Maka dari itu, kami akan mencoba kembali meminta agar diberikan keringanan atau penundaan sesuai POJK maupun dengan penetapan zona,” ungkapnya.

Dia menguraikan kondisi akibat pandemi covid 19 banyak anggota REI Sulteng mengalami penurunan penjualan perumahan. Olehnya, pihak perbankan diminta untuk memberikan kemudahan akses kredit khususnya KPR.

“90% usaha properti sangat bergantung dengan pihak perbankan. Apalagi, sekarang bank lebih selektif dalam memberikan kredit kepada pengembang,” urainya.

Dijelaskan, kepengurusan ini berisi tenaga yang terampil dan mampu menguasai bidang properti. Sehingga, diharapkan dapat membantu tujuan organisasi ke depanya bisa tercapai dengan baik.

“Kami pasti banyak kekurangan dan untuk itu mohon dukungan serta bimbingan penuh dari pengurus DPD REI Sulteng yang lama. Kami akan lebih solid dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi anggota REI saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris REI Sulteng 2020-2023, Slamet Mulyono menambahkan prinsipnya komunikasi dengan pemerintah daerah itu sangat perlu. Pasalnya, terkait masalah perizinan biasanya tidak saling terhubung satu dan lainnya. (*/fik)

Ayo tulis komentar cerdas