Home Sulteng

Sabar, Tunggu Naskah Asli UU Ciptaker

24
Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengimbau elemen masyarakat menahan diri mengunggu dikeluarkannya naskah asli Undang-Undang Ciptakerja (Ciptaker).

“Kita berharap masyarakat bersabar, karena sama-sama belum melihat naskah aslinya (UU Ciptaker),” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, Minggu, 18 Oktober 2020.

Secara pribadi, dia mengaku bingung adanya gelombang penolakan atau protes terhadap UU Ciptaker karena naskah asli belum dikeluarkan. Mewakili pemerintah, Joko mengatakan tak bisa memberi penjelasan lebih jauh karena masih menunggu naskah asli UU Ciptaker.

“Kalau naskah saat pembahasan saya punya, tapikan yang harus ditunggu naskah asli setelah ditanda tangan pak Presiden. Makanya kalau mau bicara juga saya hanya bisa sampaikan sebatas pokok-pokok pikiran UU itu,” ujarnya.

Naskah asli UU Cipataker dipandang akan menjadi jawaban dari gelombang protes yang ada. Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Provinsi Sulteng telah membentuk tim untuk menyosialisasikan Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker. Itu karena UU Ciptaker yang paling banyak menjadi sorotan di kalangan masyarakat.

“Tapi kami masih menunggu naskah asli Omnibus Law untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin dalam minggu-minggu sudah dikirim naskah aslinya setelah diteken pak Presiden,” ucap Joko.

Dia mengatakan tim sosialisasi yang dibentuk diisi 28 lintas instansi/intitusi yang berkaitan dengan Omnibus Law. Selain Disnakertrans, yang turut dilibatkan yaitu instasi pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Joko mengaku akan menemui Sekdaprov Sulteng untuk berkonsultasi terkait pembentukan tim tersebut.

“Senin saya mau laporan sama pak Sekda, sebenarnya bukan kami yang harus bentuk tim ini. Kami hanya melaksanakan arahan pak Mendagri yang meminta Pemda menyosialisasikan Omnibus Law,” ujarnya.

Joko menyampaikan pihaknya dipastkan siap melaksanakan sosialisasi Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker. Tujuannya agar masyarakat bisa memahami substansi UU Ciptaker yang saat ini masih menimbulkan pro kontra.

“Kita mau cari tahu apa sebenarnya yang diprotes masyarakat karena naskah asli saja belum ada. Terus terang saya ikut terlibat mewakili Pemda saat merivew UU Cipatker ini, tidak ada kalimat yang janggal. Kalau naskah asli sesuai dengan RUU yang kami review, semua isinya normatif. Kalau soal ada pasal-pasal yang dihilangkan itu karena saling keterkaitan atau sama,” pungkas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas