Home Sulteng

Pemprov Bentuk Tim Sosialisasi UU Ciptaker

38
Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bergerak cepat membentuk tim untuk menyosialisasikan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Itu karena UU Ciptaker yang paling banyak menjadi sorotan di kalangan masyarakat.

“Tapi kami masih menunggu naskah asli Omnibus Law untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin dalam minggu-minggu sudah dikirim naskah aslinya setelah diteken pak Presiden,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, Ahad, 18 Oktober 2020.

Dia mengatakan tim sosialisasi yang dibentuk diisi 28 lintas instansi/intitusi yang berkaitan dengan Omnibus Law. Selain Disnakertrans, yang turut dilibatkan, yaitu instasi pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Joko mengaku akan menemui Sekdaprov Sulteng untuk berkonsultasi terkait pembentukan tim tersebut.

“Senin saya mau laporan sama pak Sekda, sebenarnya bukan kami yang harus bentuk tim ini. Kami hanya melaksanakan arahan pak Mendagri yang meminta Pemda menyosialisasikan Omnibus Law,” ujarnya.

Joko menyampaikan pihaknya dipastikan siap melaksanakan sosialisasi Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker. Tujuannya agar masyarakat bisa memahami substansi UU Ciptaker yang saat ini masih menimbulkan pro kontra.

“Kita mau cari tahu apa sebenarnya yang diprotes masyarakat karena naskah asli saja belum ada. Terus terang saya ikut terlibat mewakili Pemda saat merivew UU Cipatker ini, tidak ada kalimat yang janggal. Kalau naskah asli sesuai dengan RUU yang kami review, semua isinya normatif. Kalau soal ada pasal-pasal yang dihilangkan itu karena saling keterkaitan atau sama,” pungkas Joko.

Sebelumnya, Joko menyarankan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU Ciptaker, disarankan untuk mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

“Apabila tidak setuju ada mekanisme judicial review ke MK,” ujar Joko kepada Metrosulawesi, Selasa, 6 Oktober 2020.

Menurutnya, sudah sangat bagus Rancangan Undang-Undang Ciptaker kini menjadi UU. Itu karena ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan banyak yang diulang-ulang subtansinya sehingga perlu penyempurnaan.

Selain itu, UU 13 Tahun 2003 yang sudah 17 tahun dipandang berjalan dengan sejumlah kekurangan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Joko menyebutkan seperti terkait upah satuan/hasil untuk disempurnakan karena menetapkan upah harus sesuai jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

“Selama ini ada yang kerja di atas satu tahun masih saja menggunakan upah minimum,” ucapnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas