Home Parigi Moutong

DPT Parimo Mengalami Penurunan

15
Plt Ketua KPU Parimo, Dirwan Korompot. (Foto: Istimewa)

Parimo, Metrosulawesi.id – Plt Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Dirwan Korompot menyebutkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parimo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng terjadi penurunan dibanding DPT Pemilu 2019 lalu.

Penurunan DPT mencapai ribuan orang, karena DPT 2020 yang ditetapkan sebanyak 294.069 pemilih, sedangkan DPT Pemilu 2019 sebesar 303.941 pemilih.

Dirwan menjelaskan, dari 294.069 DPT, 150.410 pemilih adalah laki-laki dan 143.649 pemilih perempuan yang tersebar di 23 kecamatan dan 283 desa dan kelurahan.

“Penurunan pemilih karena banyak pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diantaranya meninggal dunia kurang lebih 11.654 orang, pindah domisili antar provinsi dan kabupaten berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018-2020 sebanyak 18.111,” tutur Dirwan Korompot, di ruang kerjanya Jumat 16 Oktober 2020. Khusus tahun 2020, KPU Parimo belum merinci total warga yang pindah domisili.

Dirwan juga mengatakan, DPT 2020 juga terdapat pemilih disabilitas sebanyak 655 pemilih, terdiri dari laki-laki 362 orang dan perempuan 293 orang.

Penetapan DPT dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilaksanakan masing-masing penyelenggara tingkat kecamatan.

Dan selain DPT, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Parigi Moutong mengalami penambahan dari 900 TPS menjadi 902 TPS, terdiri dari 48 TPS terpencil dan 37 TPS tersulit.

“Untuk diketahui, ada penambahan dua TPS yakni satu TPS berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Olaya kelas III Parigi dan satu TPS lainnya berada wilayah terpencil Kecamatan Palasa,” tutur Dirwan.

Dirwan menambahkan, bahwa KPU Parimo akan memberikan pelayanan khusus bagi pemilih terkonfirmasi positif COVID-19 yang telah terdaftar dalam DPT. Tujuannya, sebagai upaya penyelenggara melindungi hak pilih masyarakat agar tetap bisa menyalurkan haknya pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Setiap warga negara memiliki hak konstitusi. Walaupun ada pemilih dikarantina karena positif COVID-19, kami KPU sebagai penyelenggara memiliki kewajiban melayani masyarakat,” tutup Dirwan.

Reporter: Zulfikar
Editor: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas