Home Politik

DPRD Sulteng Tidak Menolak Atau Menerima UU Cipta Kerja

15
Anggota DPRD Sulteng memberikan keterangan pers usai menerima kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja, Kamis 15 Oktober 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)
  • Hanya Meneruskan dan Mengawal

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah langsung menggelar rapat tertutup usai menerima perwakilan kelompok mahasiswa terkait penolalan UU Cipta Kerja. Rapat tertutup yang digelar di ruang Baruga DPRD Sulteng, Kamis 15 Oktober 2020, merumuskan sikap DPRD atas tuntutan mahasiswa.

Usai rapat tertutup, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, bersama anggota dewan lainnya menggelar jumpa pers. Di hadapan media, Muharram menegaskan DPRD secara institusi tidak dalam kapasitas menerima atau menolak UU Cipta Kerja. Tetapi DPRD meneruskan dan mengawal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke DPR RI.

Selain itu, DPRD Sulteng berupaya secepatnya mendapatkan salinan UU Cipta Kerja. Karena itu, Jumat 16 Oktober 2020, DPRD Sulteng menyurat ke DPR RI dan sekretariat negara memintakan salinan UU tersebut. Sebab DPRD Sulteng ingin salinan yang diberikan, sudah ditandatangani oleh presiden dan pimpinan DPR RI.

“Secara kelembagaan DPRD tidak akan mengeluarkan sikap menolak atau menerima UU Cipta Kerja, tetapi meneruskan dan mengawal yang menjadi tuntutan mahasiswa,” tegas Muharram.

Lanjut Muharram, selain menyurat, DPRD juga akan mengutus anggota DPRD untuk mengawal aspirasi mahasiswa langsung ke Jakarta.

Jika salinan UU tersebut sudah diterima, DPRD Sulteng akan mempelajari poin-poinnya. Jika dimungkinkan, maka bisa saja memberi masukan ke perwakilannya masing-masing yang ada di parlemen.

“UU itu tentu kalau sudah ada, akan kita pelajari. Kita akan pelajari dan bandingkan dengan tuntutan mahasiwa. Jika memang ada yang mengganggu atau mempersempit ruang gerak Pemda, maka akan kami sampaikan ke perwakilan kita di DPR RI,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, selain menyetujui permintaan untuk mendapatkan draft UU tersebut, pihaknya juga siap melanjutkan aspirasi terkait tindakan aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa.

“Ini kami akan bicarakan secara internal. Tapi poinnya, kami tidak bisa mengintervensi jika ada hal-hal yang melanggar hukum. Soal tudingan bahwa mahasiswa adalah sampah demokrasi, maka sebaiknya siapa saja jangan keluarkan pernyataan kontra produktif. Bahwa demonstrasi itu adalah wajar, sepanjang disampaikan secara santun,” tegasnya.

Selain Muharram, sejumlah anggota dewan yang turut hadir dalam jumpa pers diantaranya Aminullah BK (PKB), Hasan Patongai (Nasdem), Yahdi Basma (Nasdem), Ibrahim A Hafid (Nasdem), Suryanto (PDIP). Turut pula Sekretaris DPRD Sulteng, Tuty Zarfiana dan Kabag Persidangan dan Risalah, Wahid Irawan.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas