Home Sulteng

DP Dukung Usulan Perda Kebebasan Pers di Sulteng

19
DISKUSI IKP - Searah jarum jam: Wapimred Metro Sulawesi Syamsu Rizal, Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara, Pimred Radar Sulteng Murthalib, dan akademisi Untad selaku moderator Rahmat Bakrie pada sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020 di Sulteng melalui Zoom Video Conference, Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Pers (DP) mendukung usulan pembuatan peraturan daerah (Perda) untuk memperkuat kebebasan pers di Sulawesi Tengah.

“Itu yang saya tungu-tunggu, munculnya peraturan di daerah yang memperkuat prinsip-prinsip kemerdekaan pers secara nasional. Itu indikasi kuat, berarti bukan sekadar survei, tapi bisa men-drive perubahan kebijakan,” kata Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Hal itu dikemukakan Agus Sudibyo saat menjadi pembicara pada sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 di Sulawesi Tengah melalui Zoom Video Conference, Kamis, 15 Oktober 2020.

Tapi, kata dia aturan di daerah jangan sampai muncul pasal yang justru kontra atau membatasi kemerdekaan pers.

“Jangan sampai muncul pasal-pasal ‘siluman’,” tegas Agus Sudibyo menanggapi usulan Yardin, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu dalam sosialiasasi tersebut.

Sementara itu, Ketua AJI Palu, Ikbal yang menjadi peserta sosialisasi mengungkapkan, di Kota Palu ada Peraturan Walikota (Perwali) yang mengancam kebebasan pers di kota ini. Perwali Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, ada pasal yang menurut Ikbal bisa mengancam kemerdekaan pers. Sebab, kata dia dalam Perwali tersebut ada sanksi bagi yang mengkritik pemimpin.

“Ini bahan diskusi serius,” kata Ikbal.

Diungkapkan, pada Oktober 2019, Pemimpin Redaksi Nuansa Pos di Palu dijatuhi sanksi dengan hukum adat.

“Berharap menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Moderator diskusi, Rahmat Bakri menyambung informasi yang disampaikan oleh Ikbal. Dia mengatakan, perlunya kajian atas pemberlakukan hukum adat yang bisa memberangus kebebasan pers dan mereduksi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Meminta kepada Dewan Pers melalukan kajian terhadap hukum adat yang bertentangan dengan kebebasan pers,” kata Rahmat Bakri, akdemisi Universitas Tadulako, Palu.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo juga menanggapi serius masalah yang dikemukakan Ikbal. Menurutnya, aturan-aturan di daerah yang mengancam kebebasan pers adalah masalah serius dan perlu diperbaiki.

“Menunjukkan indeks kemerdekaan pers di Sulteng,” katanya.

Peristiwa penyerangan salah satu kantor redaksi di kota Palu beberapa waktu lalu juga muncul dalam sesi diskusi. Begitu juga media di Kota Palu yang diperkarakan karena pemberitaan.

Meski muncul berbagai masalah yang dihadapi media di Sulawesi Tengah, tapi nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2020 di Sulawesi Tengah memiliki kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,87. Nilai ini diperoleh dari tiga lingkungan bidang, yaitu: Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 82,23; Lingkungan Ekonomi dengan nilai 83,72; dan Lingkungan Hukum dengan nilai 83,25.

Beberapa persoalan yang disinyalir dapat menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah antara lain masih rendahnya jaminan kesejahteraan wartawan; kepatuhan pada kode etik pers serta hubungan yang proporsional antara pers dengan lembaga lain dalam konteks independensi ruang redaksi.

Diketahui, survei IKP tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei penyusunan IKP 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dan selama lima tahun berturut-turut. Hasil survei IKP secara nasional menunjukkan tren peningkatan nilai IKP, yaitu, 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020).

Hadir dalam sosialisasi IKP Tahun 2020 di Sulawesi Tengah yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah, Mahmud Matangara dan Karo Humas Pemprov Sulteng Haris Kariming. Sejumlah pemimpin redaksi, wartawan cetak, televisi dan daring (online) hadir sebagai peserta aktif dalam sosialisasi yang berlangsung sekitar dua jam ini.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas