Home Hukum & Kriminal

TPM-Radar Sulteng Berdamai

21
SEPAKAT BERDAMAI - Orangtua Qidam (Tengah) didampingi pengacara dari TPM dipimpin Muh Akbar SH (kelima dari kanan) foto bersama Muh Fikri SH MH (keempat dari kanan), Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara, Pimred Radar Sulteng Murtalib dan Sekretaris AJI Palu, Yardin Hasan (paling kanan), di Palu, Senin 12 Oktober 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Udin Salim)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengacara TPM (Tim Pembela Muslim) dan pihak Radar Sulteng akhirnya berdamai. Kesepakatan damai diperoleh setelah menjalani sidang mediasi di Pengadilan Negeri Palu, Senin 12 Oktober 2020.

Tim Kuasa hukum Radar Sulteng, dari kantor advokat Arif Suleman SH MH dan rekan, Muh Fikri SH MH mengatakan, kesepakatan damai antara kedua bela pihak setelah apa yang ditawarkan kepada penggugat diterima dengan baik.

“Tawaran kami adalah bahwa pihak Radar Sulteng siap mengawal keluarga almarhum Qidam (korban salah tembak di Poso) untuk mencari keadilan,” kata Fikri dalam jumpa persnya di Palu, Senin 12 Oktober 2020.

Advokat Muh Akbar SH dari TPM Sulteng mengatakan, dalam kesepakatan damai itu tidak ada yang disebut kalah atau menang.

“Kesepakatan damai ini diperoleh setelah tiga kali mediasi. Alhamdulillah tawaran dari pihak Radar Sulteng kami aminkan,” kata Akbar.

Akbar mengatakan, ada ada dua poin yang dihasilkan dari kesepakatan itu. Pertama, pihak Radar Sulteng bersedia memuat atau mengawal pemberitaan mengenai perkembangan perkara keluarga almarhum Qidam dalam hal mencari keadilan secara berimbang. Kedua, mengeluarkan pihak Radar Sulteng dari gugatan.

“Dengan demikian Radar Sulteng tidak disebutkan lagi dalam gugatan. Saya kira ini win win solution. Dan yang paling penting. Tidak ada salah atau benar dalam pencapaian kesepakatan damai ini. Karena ini mengacu pada Perma No 1 tahun 2008,” kata Akbar.

Menanggapi hal itu, Sekretaris AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Palu , Yardi Hasan menyambut baik kesepakatan damai tersebut.

“Kami merespon baik, meskipun sebenarnya gugatan seperti ini mestinya tidak perlu terjadi. Seharusnya persoalan pers harus diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers,” kata Yardin.

Hal senada juga disampaikan Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara SH MM. Dia mengatakan, sebagai insan pers dirinya merespon baik adanya kesepakatan tersebut. Dan apa yang disepakati itu akan menjadi perhatian bagi wartawan.

“Sebenarnya pers itu berada di balik orang kecil. Ada atau tidak kesepakatan itu, kami tetap berdiri menyuarakan kepentingan orang kecil,” kata Mahmud.

Mahmud juga meminta semua pihak, jika ada sengketa pers atau ada pemberitaan media yang dinilai merugikan, harusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur UU Pers. Misalnya, memberikan hak jawab atau hak koreksi.

Gugatan terhadap Radar Sulteng berawal dari pemberitaan baku tembak di Poso. Saat itu, Qidam menjadi korban salah tembak oleh Satgas Tinombala. Pihak kepolisian menganggap korban adalah bagian dari kelompok sipil bersenjata di hutan Poso. Namun, berdasarkan penyelidikan, korban Qidam tidak terbukti sebagai bagian dari kelompok tersebut. Atas dasar itulah kemudian orangtua Qidam menuntut pencemaran nama baik. Melalui TPM, keluarga mengugat Polda sebagai tergugat I dan Radar Sulteng tergugat II.

Dalam persidangan mediasi, TPM mengeluarkan Radar Sulteng dari tergugat II. Sementara Polda tetap sebagai tergugat dan persidangannya tetap dilanjutkan di Pengadilan Negeri Palu.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas