Home Palu

Aksi Damai, DPRD Janji Teruskan ke Pusat

27
BERAKHIR DAMAI - Demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulteng, Senin 12 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa kali ini berakhir damai. Para demonstrans membubarkan diri setelah diterima anggota DPRD Sulteng. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)
  • KSPI Pertimbangkan “Judicial Review” UU Ciptaker Ke MK

Palu, Metrosulawesi.id – Aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (ciptaker) kembali berlangsung, Senin 12 Oktober 2020. Namun aksi kali ini berlangsung damai. Sejumlah perwakilan mahasiswa di Kota Palu pun diterima oleh Anggota DPRD Sulawesi Tengah di gedung perwakilan rakyat.

Dari hasil dialog antara perwakilan pendemo dengan sejumlah Anggota DPRD tersebut, melahirkan dua poin. Pertama, DPRD mendorong agar Polri mengusut tuntas atas tindakan anarkisme yang menyebabkan luka-luka terhadap sejumlah pendemo maupun pihak Kepolisian pada saat aksi yang diwarnai bentrokan antara massa aksi dan Kepolisian pada Kamis 8 Oktober 2020.

Kemudian DPRD Sulawesi Tengah juga akan meneruskan sikap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh massa aksi ke DPR RI maupun Presiden Joko Widodo.

Poin-poin hasil dialog tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra Alimudin Paada dan Anggota Fraksi Partai Nasdem Yahdi Basma. Berita acara itu juga ditandatangi oleh tiga orang perwakilan pendemo yang mengatasnamakan Rakyat Sulteng Menggugat (RSM).

Adapun Anggota DPRD yang menerima perwakilan pendemo yakni Alimuddin Paada, Yahdi Basma, Hasan Patongai, I Nyoman Slamet, Ibrahim A Hafid dan Wiwik Jumatul Rofiah.

Dukungan Anggota DPRD terhadap tuntutan pendemo itu juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wiwik Jumatul Rofiah.

“Kita mendukung gerakan penolakan UU Omnibus Law. Karena saat ini sudah Diundangkan, maka perjuangan berikutnya mendesak Presiden menerbitkan Perppu, atau uji materi UU Cipta Kerja,” ujar Wiwik.

Sementara itu, aksi demonstrasi yang berlangsung sejak sekitar pukul 10.00 Wita hingga menjelang pukul 17.00 Wita itu berlangsung di dua titik, masing-masing di traffic light sebelah utara dan selatan gedung DPRD di Jalan Sam Ratulangi. Selain massa dari RSM, ratusan pemuda dari Cipayung Plus juga melakukan aksi serupa.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan tengah mempertimbangkan opsi judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

“Perlu kami umumkan pilihan opsi judicial review tentu saja mungkin, kenapa tidak,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual KSPI yang dipantau dari Jakarta pada Senin.

Menurut Said, pertimbangan-pertimbangan dilakukan untuk melakukan uji formal dengan dasar UU dianggap cacat dalam pembentukan dan pengesahannya atau uji materiil untuk pasal-pasal yang kontroversial.

Pilihan uji materi menjadi salah satu dari empat opsi yang dipersiapkan oleh KSPI bersama serikat buruh/pekerja yang berafiliasi dengannya.

Beberapa opsi lain yang dipertimbangkan 32 federasi termasuk KSPI adalah melanjutkan aksi-aksi massa yang terukur dan terarah serta sesuai konstitusi.

Selain itu, terdapat pula pertimbangan menggunakan executive review yang hasilnya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta dikeluarkan Presiden dan legislative review atau uji legislatif.

Opsi lain adalah melakukan sosialisasi apa yang resmi tertulis dan UU Cipta Kerja.

“Bukan berarti mengambil opsi ketiga (jalur hukum) kemudian tidak melakukan aksi, tetap ada aksi-aksi,” tegas Said.

Terkait judicial review, beberapa lembaga sudah menyatakan akan melakukannya seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau mendukung upaya itu seperti Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Sebelumnya, ratusan ribu pekerja dan buruh melakukan aksi di berbagai daerah di Indonesia pada 6-8 Oktober sebagai bentuk penolakan atas persetujuan pengesahan oleh DPR pada Senin (5/10), dimana UU Cipta Kerja yang menurut mereka merugikan pekerja. Aksi yang terjadi di Jakarta berujung ricuh dengan terjadi perusakan dan pembakaran fasilitas umum. (mil/ant)

Ayo tulis komentar cerdas