Home Politik

F-PKS: Jangan Kasi Kendor

30
F-PKS DPRD Sulawesi Tengah menggelar diskusi bersama sejumlah media di Kota Palu, Jumat 9 Oktober 2020, pasca unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta kerja yang berujung rusuh di hadapan kantor DPRD Sulteng. F-PKS tetap dengan sikapnya menolak UU tersebut. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)
  • Tolak Omnibus Law

Palu, Metrosulawesi.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak mengendorkan perjuangan. Pasalnya, bemunculannya gelombang penolakan termasuk di Sulawesi Tengah, menandakan UU Omnibus Law cipta Kerja bermasalah.

Aksi protes UU Cipta Kerja yang berujung chaos menyebabkan jatuhnya korban luka dan cedera, baik dari kalangan pengunjukrasa yang didominasi mahasiswa dan aparat kepolisian. F-PKS menilai, kondisi ini terjadi tidak lepas dari sikap abai pemerintah dan sebagian besar anggota DPR-RI, terhadap aksi-aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Penolakan itu sudah dilakukan sejak diajukannya draft RUU tersebut oleh pemerintah ke DPR, sampai pada tahap pembahasan. Bahkan dua organisasi besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), juga telah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja untuk menjadi regulasi baru di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI, sudah sejak awal juga menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bukan hanya kali ini disuarakan, namun hal tersebut sudah dilakukan sejak awal draft UU yang ketika itu masih berbentuk Rancangan Undang-undang (RUU). Hal ini dapat dilihat dari jejak digital di berbagai pemberitaan di media-media online nasional.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian yang terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, juga menyuarakan sikap yang sama, yakni menolak UU Cipta Kerja untuk dijadikan regulasi baru di Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penolakan, juga sama dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI. Namun alasan yang paling utama, karena Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melihat bahwa Undang-undang ini, lebih banyak mudharatnya ketimbang nilai manfaatnya.

Dalam diskusi bersama sejumla media Jumat 9 Oktober 2020, Ketua F-PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah menegaskan jika tetap dipaksakan untuk diberlakukan, akan banyak pihak-pihak yang dirugikan. Salah satu yang pasti akan sangat merasakan dampaknya, adalah para pekerja yang umumnya kalangan ekonomi ke bawah.

Mencermati perkembangan di tengah-tengah masyarakat saat ini, lanjut Wiwiwk, F-PKS Sulawesi Tengah menegaskan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sikap F-PKS ini juga aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat, tokoh agama, buruh, pekerja, praktisi pendidikan, mahasiswa, serta elemen lainnya.

“Mendukung masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, namun harus disampaikan dengan cara yang santun, tidak anarkis dan memaksakan kehendak, sesuai aturan yang berlaku, serta tetap sesuai dengan protokol Covid-19,” tutur Wiwik.

Didampingi anggota F-PKS lainnya, yakni Sri Atun dan Fatima Hi Amin Lasawedi, Wiwik meminta agar pemerintah provinsi tidak menutup mata dan telinga, serta melihat dinamika dan perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dengan ikut menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng ini juga meminta aparat kepolisian, hendaknya tetap mengedepankan nilai-nilai humanis ketika berhadapan dengan pengunjukrasa.

“Kita tetap perjuangkan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja tentunya dengan cara-cara yang santun. Aparat kepolisian juga kami harap mengedepankan cara-cara humanis menghadapi gelombang protes UU ini, jangan menggunakan tindakan represif,” tegasnya.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas