Home Sulteng

Pemprov: UMP 2021 Mengacu KHL

35
Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Joko Pranowo, mengungkapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2021, akan mengacu komponen hidup layak (KHL).

“Penetapan UMP 2021 lain karena harus mengacu KHL yang disurvey oleh BPS (Badan Pusat Statistik),” ungkap Joko, Rabu, 7 Oktober 2020.

Penetapan UMP 2021 sesuai KHL merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tersebut mengamatkan KHL harus ditinjau dalam lima tahun sekali.

“Lima tahun sudah berakhir pada 2020, makanya tahun 2021 penetapan UMP tidak berdasarkan inflasi atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tapi nanti untuk tahun 2022, Penetapan UMP sudah normal lagi berdasarkan inflasi dan PDRB,” ucap Joko.

Dia mengatakan rencananya penetapan UMP 2021 akan berlangsung di Jakarta pada 15 Oktober mendatang. Hanya saja, belum bisa dipastikan kehadiran Pemprov Sulteng karena pemberlakuan PSBB di Jakarta.

“Sekarang kalau mau perjalanan ke Jakarta butuh biaya besar karena harus swab test, sementara tidak ada anggaran untuk itu. Makanya kami sudah usulkan agar penetapan UMP 2021 melalui zoom meeting,” ujarnya.

Joko menuturkan jika UMP 2021 telah ditetapkan akan langsung disosialisasikan di daerah. Sosialisasi UMP nantinya akan melibatkan perusahaan-perusahaan dan serikat pekerja/buruh. Dikatakan, sesuai regulasi, UMP 2021, paling lambat diumumkan secara serentak pada 1 November.

Pada November 2019, Gubernur Sulteng melalui Disnakertrans mengumumkan UMP tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp2.303.711 per bulan.

UMP tersebut dimumkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 561/425/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.  Dijelaskan, dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungannya sebagai berikut yaitu bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Sementara bagi perusahaan yang sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. UPM yang ditetapkan ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja nol tahun, status pekerja/buruh masih lajang, dan tidak memiliki keterampilan (skill).

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas