Home Politik

Fraksi PKS Sulteng Tegaskan Tolak RUU Omnibus Law

20
Wakil Ketua F-PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Atus, Rabu 7 Oktober 2020 menerima perwakilan AMM yang menyampaikan aspirasi mereka menolak UU Omnibus Law. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)

Palu, Metrosulawesi.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan menolak UU Omnibus Law, penolakan itu sejalan dengan sikap DPP PKS. Hal itu disampaikan Wakil Ketua F-PKS Sulteng, Sri Atun, saat menerima perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Palu, di ruang F-PKS DPRD Sulawesi Tengah, Rabu 7 Oktober 2020.

AMM merupakan perwakilan masyarakat pertama yang menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law pasca disetujuinya dalam rapat paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020. Karena itu, F-PKS Sulteng mengajak AMM untuk bersama-sama mengawalnya.

Di hadapan AMM, Sri Atun mengajak agar penyampaian aspirasi tetap menjaga keamanan dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Apa yang disampaikan AMM sejalan dengan PKS, baik DPP PKS maupun F-PKS DPRD Sulteng. F-PKS Sulteng akan mengeluarkan rilis resmi sebagai bentuk penegasan penolakan tersebut,” ujar Sri Atun.

Aspirasi AMM juga diteruskan kepada DPP PKS. AMM Kota Palu menjadi perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi itu kepada PKS.

Sementara itu, perwakilan AMM meminta komiteman F-PKS Sulteng untuk memperjuangkan aspirasi mereka. F-PKS harus mempunyai sikap yang sama dengan AMM, karena Omnibus Law yang baru saja ditetapkan menjadi UU lebih berpihak kepada pemodal ketimbang masyarakat, khususnya berkaitan dengan tenaga kerja.

Pasca penetapan UU Omnibus Law, gelombang penolakan atas sikap pemerintah dan DPR RI itu terus bergejolak ditengah masyarakat. Sejumlah organisasi pekerja dan mahasiswa terus manggalang kekuatan untuk membatalkan undang-undang tersebut.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas