Home Politik

Cudy-Ma’mun Digugat, Tim Hukum: Penggugat Terlalu Bernafsu

117
ILUSTRASI - Tim hukum Rusdy-Ma'mun. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernus Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura-Ma’mun Amir menanggapi santai laporan dugaan money politik yang disampaikan tim pasangan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala (Hebat). Pasalnya, laporan yang disampaikan kepada Bawaslu merupakan kejadian bulan Juli 2020, dimana saat itu belum ada calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk kejadiannya bulan Juli 2020, tim hukum Cudy-Ma’mun menilai apa yang dilaporkan tersebut tidak lebih dari “sampah”, bahkan langkah itu dianggap terlalu bernafsu untuk menjatuhkan pasangan Cudy-Ma’mun.

“Melihat materi laporan mengenai pelanggaran administrastif dan/atau pidana mengenai bagi–bagi sembako tim Paslon nomor urut 02, kami coba kroscek kepada semua tim kami di lapangan, hasilnya tidak ada bagi-bagi sembako dan memang telah menjadi komitmen kami menjaga Pilkada yang bersih dari money politik dan sebagainya,” Sekretaris Badan Advokasi Hukum (Bahu) Nasdem Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, Minggu 4 Oktober 2020 tim hukum pasangan Rusdi Mastura-Ma’mun Amir.

“Kalau mereka (tim pasangan 01 Hidayat-Bartho) maksud pembagian sembako yang seperti beredar dalam bentuk foto, yang mereka jadikan alat bukti, kami bisa pastikan bahwa laporan mereka adalah laporan sampah, tim hukum hanya sekadar memgugurkan kewajiban sebagai tim hukum, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan tiga bulan alu, sekitar bulan Juli 2020 di Poso,” lanjut Rahman.

Rahman menjelaskan, penetapan pasangan calon Ggubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil walikota Pilkada 2020, ditetapkan pada 23 September 2020.

“Jika menelisik ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pilkada, dihubungkan dengan fakta di lapangan yang dijadikan bukti laporan tim hukum pasangan Hebat, sama sekali tidak memenuhi unsur pasal 73 ayat 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena pada bulan Juli tahun 2020 belum ada Pasangan calon gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, bahkan bakalpasangan calon juga belum ada,” tegas Rahman.

“Karena pendaftaran peserta 2020 adalah tanggal 4–6 September 2020 dan penetapan pasangan calon adalah 23 September 2020. Kemudian penetapan nomor urut24 September 2020. Jadi dapat dikatakan, apa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah kegiatan kelompok masyarakat atau warga negara yang berkumpul membagi sembako dengan memakai baju bergambar dua orang Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai keinginan untuk maju dan diusulkan sebagai peserta pemilihan,” tuturnya.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas