Home Sulteng

SP4N di Sulteng Melalui Laportuaka

30
SERAH TERIMA - Gubernur H Longki Djanggola menyerahkan surat edaran pengaduan SP4N-LAPOR! melalui Laportuaka kepada Kepala DKIPS Sulteng, Faridah Lamarauna, di Palu, Kamis, 1 Oktober 2020. (Foto: Istimewa)
  • Gubernur Keluarkan Surat Edaran ke OPD

Palu, Metrosulawesi.id – Sulawesi Tengah memilih istilah Laportuaka untuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola, telah mengeluarkan surat edaran agar istilah Laportuaka disosialisasikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Surat edaran tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulteng, Hj Faridah Lamarauna, dari Gubernur Longki di Palu, Kamis, 1 Oktober 2020.

Surat edaran tersebut sebagai pedoman bagi setiap OPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa sosialisasi SP4N-Lapor kepada masyarakat menggunakan istilah Laportuaka.

Gubernur menyebut SP4N-Lapor sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance dalam hal pelayanan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat.

“SP4N-LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan

pengaduan masyarakat,” ujar Longki.

Istilah Laportuaka digunakan agar lebih efektif. Itu karena penamaan SP4N-LAPOR! dengan menggunakan istilah Laportuaka akan mudah diingat, dikenal, dan familiar oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.

Olehnya maka publikasi SP4N-LAPOR! selanjutnya menggunakan penamaan atau istilah Laportuaka, karena sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang familiar menggunakan kata tuaka yang artinya orang yang dituakan.

Pengaduan bisa disampaikan melalui SMS ke nomor 1708 dengan format Laportuaka dan isi aduan. Selain itu, bisa melalui website lapor.go.id.

Gubernur menambahkan penggunaan istilah Laportuaka untuk sosialisasi layanan pengaduan publik berlaku untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah. Untuk lebih efektif maka sosialisasi pengaduan pelayanan

publik menggunakan istilah Laportuaka diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya harap sosialisasi layanan pengaduan SP4N-LAPOR! melalui Laportuaka bisa lebih efektif kepada masyarakat,” pungkas gubernur.

Sementara itu, Kepala DKIPS, Faridah, mengaku pihaknya siap berkoordinasi dengan OPD agar sosialisasi istilah Laportuaka sukses.

“Kami siap membantu teman-teman OPD dalam sosialisasi pengaduan SP4N-LAPOR! melalui Laportuaka,” ucap Faridah.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas