Home Politik

Regulasi Kampanye di Masa Covid-19

42
Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden. (Foto: Dok. KPU Sulteng)
  • Wawancara Sahran Raden, Divisi Sosialisasi KPU Sulteng

KAMPANYE pemilihan serentak 2020 sudah dimulai sejak 26 September 2020. Pasangan calon dan timnya mulai turun ke masyarakat untuk meyakinkan pemilih, menawarkan visi, misi, dan programnya. KPU Sulteng mengingatkan perubahan regulasi dalam kampanye di masa pandemi Covid-19. Seperti apa? Berikut wawacara dengan Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden, Kamis 1 Oktober 2020.

Seperti apa metode kampanye dan jadwalnya?

Kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon. Jadi sudah dimulai sejak 26 September sampai 5 Desember 2020. Metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial, debat, rapat umum dan kegiatan lain. Khusus kampanye iklan di media massa dilaksanakan selama 14 hari yaitu 22 November sampai 5 Desember 2020. Setelah itu masa tenang tiga hari dan selanjutnya pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Apa yang berubah pada metode kampanye berupa pertemuan terbatas di masa pandemi Covid-19?

Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dalam ruangan atau gedung. Peserta yang hadir keseluruhan paling banyak 50 orang dan wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengedalian Covid-19. Dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia.

Bagaimana dengan debat publik atau debat terbuka?

Nanti akan diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung. Hanya dihadiri pasangan calon, dua orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota, 4 orang tim kampanye pasangan calon. Dihadiri anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten kota.

Apa saja materi debat publik?

Jika pada Pasal 21 ayat (5) PKPU 4/2017, materi debat meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Pada masa pandemi Covid-19 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 huruf g PKPU 13/2020, materi debat ada tambahan yaitu mengenai kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Salah satu metode kampanye adalah penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Apakah ada perbedaan di masa pandemi Covid-19. Bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat makan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis payung, dan atau stiker. Pada masa pandemi ini, ada tambahan berupa alat pelindung diri yang terdiri atas masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield), dan atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer). Hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU 10/2020.

Bagaimana dengan penyebaran bahan kampanye ke masyarakat?

Pertama, sebelum dibagikan bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi. Kedua, petugas yang membagikan bahan kampanye mengggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan. Dan ketiga pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Nilai bahan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) PKPU 11/2020, paling tinggi Rp60 ribu. Pasangan calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk ukuran, jenis, dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon.

Bagaimana dengan APK?

Selain bahan kampanye, aturan tentang alat peraga kampanye (APK) juga mengalami perubahan pada pemilihan serentak 2020. KPU memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk dan atau pemasangan billboard atau penayangan videotron. Pasangan calon dapat menambahkan APK paling banyak 200 persen dari jumlah maksimal fasilitasi APK. Namun, pasangan calon atau tim kampanye harus melaporkan secara tertulis kepada KPU setempat untuk ukuran, jenis, dan jumlah APK yang dicetak.

Metode kampanye lainnya adalah iklan. Seperti apa di masa pandemi Covid-19?

Iklan kampanye bisa dilakukan di media massa cetak, media elektronik, media sosial dan atau media daring (dalam jaringan). Iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Sedangkan iklan kampanye di media sosial dan atau media daring dibiayai oleh pasangan calon.

Hal lain yang perlu diketahui masyarakat terkait kampanye di masa pandemi Covid-19?

Sesuai petunjuk teknis 465/2020, pada masa kampanye, parpol atau gabungan parpol, paslon, tim kampanye dapat memberikan makan, minum dan transportasi peserta dan tidak diberikan dalam bentuk uang, besarannya sesuai standar biaya daerah. Dalam kegiatan kampanye serta pembuatan desain dan materi kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar parpol yang tidak mengusulkan calon. Parpol atau gabungan parpol, paslon, tim kampanye dan atau pihak lain dapat melaksanakan kampanye dalam bentuk lain berupa mobil milik paslon, pengurus parpol yang berlogo paslon dan atau parpol yang mengusulkan calon. (*)

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas