Home Donggala

Masalah Huntap, Jadup, Hingga Soal Transparansi

27
UNJUK RASA - Penyintas bencana alam unjuk rasa di kantor DPRD Donggala Kamis 17 September 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Tujuh Rekomendasi Penyintas Bencana di Donggala

Donggala, Metrosulawesi.id – Puluhan warga penyintas bencana alam yang menamakan Front Donggala Bersatu melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Donggala, Kamis 17 September  2020.

Kedatangan warga yang mayoritas dari Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa itu mempertanyakan pembangunan hunian tetap (Huntap) yang hingga memasuki tahun kedua pasca bencana belum juga terlaksana.

Kedatangan warga penyintas tidak dihadiri instansi terkait yakni PUPR.

“Pak dewan kami minta kejelasan, dimana power DPRD tak bisa memanggil Hapy Noor, Kadis PUPR? hari ini DPRD harus mengeluarkan rekomendasi, agar ada kejelasan bagi kami warga penyintas,”sebut warga penyintas.

Wakil Ketua I DPRD Donggala, Sahlan  kemudian meminta beberapa perwakilan warga penyintas untuk bersama merumuskan rekomendasi yang ingin disampaikan.

“Silahkan tunjuk perwakilannya kita merumuskan bersama di ruang ketua, yang lainnya tinggal menunggu di ruang sidang saja, hasil rekomendasi akan dibacakan, tidak ada lobi-lobi di sini,” katanya.

REKOMENDASI – Penyerahan rekomendasi dari pimpinan DPRD Sahlan kepada Asisten I Pemkab Donggala Moh Yusuf Lamangkapali. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Setelah menunggu beberapa menit akhirnya DPRD dan warga penyintas menghasilkan tujuh rekomendasi yang akan disampaikan kepada bupati.

“Hasil kesepakatan kita hari ini mengeluarkan tujuh rekomendasi,” kata Sahlan.

Pertama mendesak bupati untuk proses percepatan pembangunan huntap, penyelesaian jadup, dana stimulan, serta santunan duka.

Dua, meminta keterbukaan informasi transparansi dokumen berupa SK penetapan lokasi huntap di Kabupaten donggala, SK penerima huntap di Kabupaten Donggala, terkait budget dan rincian pembangunan Huntap di Kabupaten Donggala, dokumen tender dan pemenang lelang Huntap di kabupaten Donggala, waktu pelaksanaan pekerjaan huntap di Kabupaten Donggala.

Tiga, bilamana bupati dikemudian hari tidak terselesaikan pembangunan Huntap di tahun 2020 maka bupati wajib bertanggung jawab tentang kelanjutan kontrak Huntara dan seluruh jaminan hidup bagi masyarakat penyintas. Empat mendesak bupati untuk mengalokasikan dalam APBD tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi bagi korban penyintas.

Kelima mendesak bupati memberikan perumahan jaminan hidup bagi penyintas yang hanya mengontrak rumah pada saat bencana. Enam meminta bupati memberikan penjelasan dan jaminan jika penanganan bencana melewati bulan Desember 2020.

Tujuh, mewajibkan kepada pemerintah daerah agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar mengambil pendekatan persuasif dan humanis dalam hal penanganan korban bencana. Rapat ditutup dengan penyerahan rekomendasi bernomor 378.170/Um/DPRD/IX/2020 kepada perwakilan Bupati yakni Asisten I Pemkab Donggala, Muhammad Yusuf Lamangkapali.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas