Home Donggala

Donggala-Parimo Pastikan Warga Miskin Gratis Berobat

38
Rustam Efendi - Takwin - dr. Agus Suryono Hadi. (Foto: Dok. Metrosulawesi)
  • Donggala Siapkan Rp16 Miliar Bayar Iuran JKN-KIS

Donggala, Metrosulawesi.id – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Donggala dan Badan Anggaran DPRD Donggala sepakat menganggarkan Rp16 miliar dalam APBD-Perubahan 2020 untuk membayar iuran JKN-KIS warga miskin.

Saat ini ada 51 ribu warga miskin di Donggala tidak bisa memanfaatkan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Hal itu disebabkan Pemkab Donggala putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak Agustus 2020.

Ketua DPRD Donggala, Takwin menegaskan, utang iuran JKN-KIS harus dilunasi tahun ini agar tidak menjadi beban pemerintah pada tahun berikutnya.

“DPRD sudah menganggarkan di APBD-P 2020 sebesar Rp16 miliar untuk digunakan membayar utang BPJS. Dan ini telah disepakati bersama tim TAPD dan Banggar DPRD. Jadi tidak ada alasan tidak membayar utang,” tegas Yakin dikonfirmasi Metrosulawesi, Jumat 18 September 2020.

Terpisah, Sekda Donggala, Rustam Efendi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Muzakir saat ditanya terkait utang BPJS mengatakan, masalah tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah karena hal ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Berdsarkan kondisi saat ini dengan keadaan tidak pernah kita prediksi yakni Covid-19, BPJS akan kita bicarakan lebih jelas lagi di penganggaran tahun 2021, selain daerah penanganan BPJS ada juga yang menggunakan dana dana pusat, ini juga akan kita kejar dan benahi yakni persoalan data, paling tidak bisa mengurangi beban APBD,”kata Sekda Rustam Efendi ditemui di ruang Kasiromu Kantor Bupati Donggala.

Dikatakannya lagi dalam pembahasan KUA PPAS APBD-P 2020 anggaran untuk BPJS sudah dibicarakan. Tapi, menurutnya tidak bisa dipastikan dananya.

“Saya belum bisa pastikan berapa anggaran BPJS APBD-P 2020. Tetapi sudah pernah kita masukan ke agenda, riilnya nanti pembahasan bersama dewan,” bebernya.

Soal pelayanan kesehatan bagi warga yang kartu JKN-KIS nonaktif, Kadis kesehatan Donggala Muzakir Ladoali mengatakan, pelayanan kesehatan tetap berjalan dan pembiayaan tetap gratis, tetapi khusus pengobatan di Puskesmas saja. Jika ada rujukan warga, kata dia hanya bisa mendatangi RS Kabelota di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa atau RS Pratama di Desa Tambu Kecamatan Balaesang, tidak boleh ke rumah sakit yang ada di Kota Palu.

“Sekarang kita masih perbaikan data, tetap ada pelayanan kesehatan dasar dengan tidak dibebankan biaya, untuk pelayanan dasar di puskesmas saja tetap gratis, kalau ada dirujuk harus di RS kabelota saja atau RS Pratama Tambu di Kecamatan Balaesang tak boleh ke Palu. Itu antisipasi pemerintah saat ini. Tahun depan itu akan ada program baru bukan lagi BPJS tetapi bantuan sosial bidang kesehatan pendanaannya melekat di DPKAD bukan di Dinkes,” tutur Muzakir.

Warga Miskin Parimo Tetap Dilayani

Sementara itu, dari Parigi Moutong, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong dr. Agus Suryono Hadi mengakui, kontrak kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan telah berakhir pada 31 Agustus 2020. Dia menerangkan, hal itu merupakan tindak lanjut hasil rapat pihaknya dengan perwakilan Dinas Sosial Parimo sebagai penyedia data masyarakat miskin.

Meski demikian, kata dia masyarakat yang tidak terdaftar pada kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD akan tetap dilayani dengan membawa SKTM. Kadis menguraikan, SKTM ditanda tangan oleh kepala desa dan disetujui oleh camat untuk dibuatkan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial. Selanjutnya digantikan dengan surat pernyataan tentang fakir miskin orang tidak mampu(FM OTM) yang ditanda tangan Kades/Lurah di atas materai dan disetujui oleh Camat.

“Dengan melampirkan foto kopi kartu keluarga,” ungkap Kadis Kesehatan Parimo, dr. Agus Suryono Hadi kepada Metrosulawesi, Jumat 18 September 2020.

Dia mengatakan, bagi masyarakat yang sudah terdaftar kepesertaannya di Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, tetap dilayani secara gratis. Jadi, meskipun kerja sama Pemda Parimo dengan BPJS berakhir, Pemerintah Daerah Parigi Moutong akan tetap melayani masyarakat yang kurang mampu.

“Sehingga disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masuk dalam kategori membutuhkan dalam hal ini fakir miskin, agar jangan merasa resah, sebab Pemerintah Daerah Parigi Moutong tetap melayani masyarakat yang tidak mampu itu. Karena komitmen Pemerintah Daerah tidak akan mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu itu,” terangnya.

Dia menambahkan, dari tanggal 1 September 2020 hingga saat ini, Pemerintah Daerah khususnya di bidang kesehatan tetap melayani masyarakat yang tidak mampu untuk tetap gratis.

Mengenai kelanjutan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS akan dilakukan kembali. Akan tetapi yang melakukan koordinasi kepada pihak BPJS bukan pihaknya tetapi yang melakukan itu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Parimo.

“Sehingga saya selaku kepala Dinas kesehatan Parimo berharap agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Parimo akan melakukan kembali kerja sama dengan pihak BPJS,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo mengatakan, bahwa terkait dengan berakhirnya kerja sama Pemda Parimo dan BPJS pada 31 Agustus 2020 lalu, pihaknya menginginkan agar Pemda Parimo secepat mungkin untuk segera melakukan kerja sama kembali dengan pihak BPJS.

Sebab, dengan terputusnya Kontrak Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS, masyarakat yang kurang mampu harus membayar secara tunai tiap masuk di rumah sakit.

“Untuk itu, saya selaku wakil rakyat berharap agar Pemerintah Daerah secepatnya melakukan hubungan kerja sama kembali dengan pihak BPJS, karena beberapa hari lalu saya sempat berbicara dengan Kepala BPJS Parimo, bahwa mereka siap kembali untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah,” ungkap Fery Budiutomo, Jumat 18 September 2020.

Reporter: Tamsyir Ramli, Zulfikar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas