Home Palu

JKN-KIS Nonaktif, 140 Ribu Warga Miskin Tak Bisa Berobat

27
Wahidah. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Pemda Donggala-Parimo Belum Bayar Iuran ke BPJS

Palu, Metrosulawesi.id – BPJS Kesehatan terpaksa menon-aktifkan layanan kesehatan kepada sekitar 140 ribu warga miskin pemegang kartu JKN-KIS di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong (Parimo). Kedua Pemda itu menunggak pembayaran iuran sebesar miliaran rupiah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah dikonfirmasi membenarkan 140-an warga tersebut sebelumnya didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah.

“Donggala sekitar 50 ribu. Sedangkan Parigi Moutong sekitar 90 ribu,” kata Wahidah ditemui di kantornya di Jalan Mohammad Yamin, Palu, Kamis 17 September 2020.

Bahkan, kartu JKN-KIS pada 50 ribuan warga Donggala yang iurannya ditanggung pemerintah daerah sudah nonaktif sejak Agustus.

“Mulai Agustus 2020 sampai sekarang nonaktif,” kata Wahidah.

Diketahui, status nonaktif peserta yang dibayarkan Pemkab Donggala menggunakan APBD bukan kali ini saja terjadi. Pada Mei 2020 sempat juga nonaktif, tapi kemudian dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) pada Juni sampai Juli. Selanjutnya, sejak Agustus putus kerja sama lagi sampai sekarang.

Sementara itu, di Parigi Moutong kartu JKN-KIS yang berstatus nonaktif sejak awal September ini mencapai 90 ribu peserta. Nasibnya sama dengan yang di Donggala yakni kartu tak bisa digunakan berobat. Soal bagaimana pelayanan kesehatan bagi warga yang kartunya nonaktif, “pemerintah daerah yang bisa menjawab itu,” katanya.

Yang pasti, kata Wahidah, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah Parigi Moutong dan Donggala untuk mendorong keberlanjutan program JKN-KIS bagi warganya yang sebelumnya didaftarkan. Dia berharap, pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut kembali mendaftarkan warganya dalam program nasional ini.

Adapun kabupaten/kota lainnya yang masuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palu yakni Sigi, Tolitoli, Buol, Tolitoli, Poso, dan Palu masih berlanjut kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Peserta yang didaftarkan oleh enam pemerintah daerah tersebut berstatus aktif.

Irmawati. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Dikonfirmasi terpisah, Kamis 17 September 2020, Kepala Cabang BPJS Donggala, Irmawati mengatakan jumlah warga Donggala tidak bisa menggunakan layanan kesehatan BPJS sejak 1 Agustus yakni 51.038 peserta. Pemkab Donggala juga masih berutang ke BPJS Kesehatan Rp2,1 miliar yang merupakan tunggakan iuran Juni dan bulan Juli 2020.

Irmawati berharap utang pemda ini bisa diakomodir di APBD-Perubahan tahun 2020 ini.

“Kami sudah memberi estimasi ke pemerintah, penganggaran BPJS dari bulan Agustus-Desember 2020 sebesar Rp8,6 miliar,” sebutnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Donggala Moh Yasin mengatakan, pada tahapan penyusunan APBD 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan.

“Namun dengan terbatasnya kemampuan keuangan daearah, ternyata alokasi anggaran daearah tersebut masih belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan iuran dari tahun ke tahun. Dan tagihan tahun berjalan, hingga saat ini tunggakan iuran BPJS masih tersisa Rp8,6 miliar. Secara teknis mengenai hal ini akan disampaikan pada pembicaraan selanjutnya,” kata Yasin saat rapat di DPRD Donggala, Rabu lalu.

Diketahui, warga yang ditanggung iurannya oleh pemerintah terbagi dua yakni pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Khusus yang ditanggung oleh pemerintah pusat yang jumlahnya terbanyak di antara semua segmen, tetap aktif.

Reporter: Syamsu Rizal, Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas