Home Sulteng

Agar Mudah Menindak, Pergub Prokes Diusul Jadi Perda

34
RAKOR PILKADA - Para unsur Forkopimpda Sulteng mengikuti rapat koordinasi terkait pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di Provinsi Sulteng di ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis 17 September 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syahril Hantono)
  • Catatan Rakor Penegakan Hukum Terkait Prokes dalam Pilkada

Palu, Metrosulawesi.id – Peraturan Gubernur (Pergub) No 32 Tahun  2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diusulkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dengan payung hukum itu aparat dapat menindak dan menerapkan sanksi hukum kepada pelanggar protokol kesehatan.

Adalah pihak Polda Sulteng yang mendorong perubahan Pergub tersebut menjadi perda dalam rapat koordinasi penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam suksesi Pilkada  serentak 2020 di Sulteng  aman dari Covid-19, Kamis 17 September 2020. Perwakilan Polda Sulteng mengambil contoh provinsi lain yang lebih tegas menindak pelanggar protokol kesehatan melalui peraturan daerah.

Gayung bersambut, Prof Djuraid dari Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM) Sulteng mendukung usulan itu. Djuraid menilai adanya sanksi hukum yang diatur dalam peraturan daerah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

”Perlu ada punishment bagi pelanggar (prokes) agar mereka taat, mereka takut kalau ada sanksi,” kata Djuraid. 

Sementara itu anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma menyarankan agar forum rakor merekomendasikan agar Pergub No 32 Tahun 2020 diubah menjadi peraturan daerah. Yahdi mengatakan pihaknya selaku legislatif akan merespons usulan tersebut. 
Rakor yang dipimpin Plh Sekdaprov Sulteng Mulyono diikuti unsur Forkpimda Sulteng, KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, unsur parpol, dan organisasi kemasyarakatan. 

Mulyono mengatakan untuk menekan laju perkembangan Covid-19 di Sulteng, pemerintah provinsi telah membuat peraturan gubernur. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga telah membuat regulasi yang sama di daerah masing-masing. 
Kata Mulyono hingga kini ada lima kabupaten yang belum membuat peraturan bupati untuk mencegah penularan Covid-19. Kelima kabupaten itu masing-masing Donggala, Tolitoli, Morowali Utara, dan Sigi.

”Kelima daerah itu diharapkan segera menyusun peraturan bupati untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya,” kata Mulyono.

Pilkada serentak tahun ini digelar dalam kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, Mulyono meminta semua pihak terkait maksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agat berpartisipasi setiap tahapan pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Rakor diisi dengan pemaparan dari KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, Korem 132/Tadulako, dan Polda Sulteng.

Perketat Prokes

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat agar memperketat penerapan protokol kesehatan di pilkada dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Protokol kesehatan merupakan instrumen vital guna menyukseskan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19,” kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono dalam rapat koordinasi penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Kamis.

Sekda Mulyono mengatakan terbitnya Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 Tahun 2020 adalah momentum penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak.

Ia juga menambahkan di tingkat kabupaten/kota dari 13 baru delapan kabupaten meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, Buol, Poso, Tojo Unauna dan Kota Palu yang telah memiliki peraturan bupati guna mendisiplinkan dan menegakkan protokol kesehatan.

Sementara lima daerah lainnya yakni Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Morowali Utara dan Sigi yang belum memiliki perbup.

“Oleh karenanya diharapkan agar segera menyusun perbup untuk selanjutnya difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Mulyono.

Ia menyebut terdapat ragam sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertera pada pasal 6 Pergub 32, yakni teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 60 menit, larangan memasuki area dan denda sebesar Rp50 ribu yang disetorkan ke kas daerah.

Terkait hal itu, Ketua KPU Tanwir Lamaming menyebutkan dalam PKPU No 6 Tahun 2020 sebagai payung hukum kelanjutan tahapan pilkada serentak di masa pandemi, telah mengatur langkah penyesuaian atas tahapan-tahapan pemilihan.

Misalnya dengan pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka yakni 50 peserta, dan menganjurkan kampanye secara daring sebagai gantinya, serta pemangkasan masa kampanye menjadi hanya 71 hari.

Selain itu, topik kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19, dipastikan menjadi materi tambahan saat debat kandidat yang akan sangat menarik disimak publik.

“Inti dari apa yang kami lakukan adalah pemenuhan standar protokol kesehatan,” ungkapnya.

Terkait tingkat partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator sukses Pilkada serentak 2020, maka KPU Sulteng menetapkan 77,5 persen sebagai target yang realistis.

“Saya harap pertemuan ini dapat memberi masukan-masukan untuk mendorong pelaksanaan pilkada yang aman Covid-19,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Daerah Ruslan Husen menegaskan walau kandidat pelanggar protokol kesehatan tidak sampai didiskualifikasi akan tetapi ia dapat dikenai sanksi administrasi hingga pemidanaan.

Hal tersebut dimungkinkan, karena sejalan dengan wewenang Bawaslu untuk meneruskan pelanggaran terkait protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan ke institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang bukan hanya demokratis tapi harus aman dari Covid-19. (ril/ant)

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas