Home Politik

Sebelum Tugas, 44 Ribu KPPS Wajib Rapid Test

50
KONFERENSI PERS - Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming (kiri) didampingi dua komisioner lainnya Sahran Raden (tengah) dan Samsul Y Gafur. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah memastikan KPPS yang akan bertugas pada pemilihan serentak di TPS pada Rabu 9 Desember 2020, harus rapid test terlebih dahulu. Hal itu dilakukan guna pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulteng Sahran Raden mengemukakan, penyelenggara di TPS yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus rapid test sebelum bertugas.

“Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19. Ini untuk kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan,” kata Sahran Raden kepada Metrosulawesi, Rabu 9 September 2020.

Salah satu bentuk pencegahan dan pengendalian adalah dengan rapid test terhadap KPPS satu kali selama tahapan, yakni sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

“Rapid test terhadap KPPS diatur dalam PKPU 6 Tahun 2020, pada Pasal 68 ayat 1 huruf j,” jelasnya.

Dia mengatakan, pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

“Jumlah TPS sesuai DPS (daftar pemilih sementara) sebanyak 6.299 orang. Masing-masing TPS, ada 7 KPPS sehingga total 44.093 orang KPPS yang akan direkrut. Tapi, ini masih angka sementara, nanti akan dilakukan penetapan DPT (daftar pemilih tetap),” kata Sahran Raden.

Adapun pembentukan KPPS dilaksanakan 30 hari sebelum pemungutan suara atau 8 November 2020.

“Jadi, setelah direkrut dilakukan rapid test,” kata Sahran Raden. Jika ada KPPS yang direkrut ternyata reaktif pada saat rapid test, maka “akan diganti”.

Sebelumnya, rapid test juga telah dilakukan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) di rumah-rumah warga beberapa waktu lalu. Begitu pula panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah rapid test satu kali.

Jumlah PPK pada pemilihan serentak 2020 di Sulteng yakni 875 orang yang tersebar di 175 kecamatan se Sulteng. Sedangkan PPS sebanyak 6.051 orang di 2017 desa/kelurahan.

“Totalnya 6.926 PPK dan PPS se Sulteng,” katanya.

Adapun uang honor bagi ketua PPK Rp2.206.500 dan anggota Rp1.906.500. Sedangkan sekretaris PPK Rp1.300.000 dan staf/pelaksana Rp850.000. Ketua PPS Rp1.206.500 dan anggota Rp1.156.500, Sekretaris PPS (Rp800.000), staf/pelaksana PPS (Rp 750.000), Ketua KPPS Rp900.000, anggota KPPS Rp850.000 serta linmas Rp650.000.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas