Home Banggai Kepulauan

Permohonan Pemda Bangkep ‘Dicuek’ KPKNL

52
Sejumlah aset Pemda Bangkep yang kini menjadi beban dan tidak lagi menunjang efektifitas kinerja pemda. (Foto: Metrosulawesi/ Rifan Touk)
  • Soal Lelang dan Penghapusan Aset Pemda Yang Jadi Beban dan Tidak Efektif

Bangkep, Metrosulawesi.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah Bangkep untuk segera melelang dan penghapusan asset daerah yang dinilai membebani dan tidak lagi menunjang efektifitas kinerja pemerintah.

Diperoleh data, Pemda Bangkep saat ini menanggung beban asset senilai tiga triliun. Jumlah tersebut fantastis, terlebih lagi asset-aset tersebut tidak lagi menunjang efektifitas kinerja pemerintahan di Kabupaten Bangkep.

Ketua Pansus DPRD Bangkep, Sadat Anwar Bihalia, dalam paripurna dalam rapat paripurna Laporan Panitia Khusus Ranperda Pelaksanaan APBD 2019, secara menyarankan ke pemerintah daerah, segera melelang dan menghapus aset yang ada. Tujuannya  untuk mengurangi beban pemerintah atas besarnya nilai aset tersebut.

“Besaran ekuisitas aset kita tidak berbanding lurus dengan efektifitas hasil kerja yang ditopang dengan besaran aset yang dimiliki. Hal ini diakibatkan masih terdapat aset yang penguasaan dan peruntukannya pada maksimalisasi kinerja pemerintah” terangnya

Juga masih banyak, imbuh dia aset tidak produktif yang tercatat dalam neraca, yang membebani keuangan daerah dalam aspek pembiayaan dan pemeliharaan.

“Olehnya itu, pansus menyarankan pemda segera melakukan penghapusan dan penatausahaannya dengan cara melelangnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada” tukasnya.

Menyikapi saran dewan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkep, Achmad Tamrin,  menjelaskan, dua kriteria aset dalam hal ini, yakni aset bernilai atau masih memiliki nilai jual sehingga masih layak dimasukkan dalam daftar lelang. dan aset tak bernilai yang dinilai tidak mempunyai nilai jual.

“Namun keseluruhan aset itu tercatat dalam neraca aset kita. Sehingga aset yang tidak memiliki nilai lelang pun, misalkan mobiler, printer, Dan dihitung semua dengan aset bernilai lainnya seperti mobil, motor dan sebagainya. Makanya totalitas besarannya mencapai tiga triliun” jelas Tamrin di ruang kerjanya, Rabu (2/8/2020).

Dikatakan  Tamrin, jelas ini akan menjadi beban keuangan daerah. Sebab tidak sedikit aset tidak produktif dan tidak bisa menunjang kinerja pemerintah yang masih ada sampai hari ini, tapi anggaran pemeliharaannya tetap dikeluarkan.

Soal nilai aset, lanjut  Tamrin, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang berkompeten melakukan penilaian terhadap layak tidaknya sebuah aset masuk daftar lelang.

“Sebelumnya kita telah dua kali melayangkan surat ke KPKNL Sulteng di Palu, agar melakukan penilaian terhadap aset-aset Pemda Bangkep yang layak untuk dilelang. Tapi sampai saat ini belum terpenuhi dengan alasan persebaran Covid-19,’’  jelas Tamrin.

Selain KPKNL, tambah Tamtin,  pihaknya tidak berani menunjuk lembaga yang tidak punya legalitas dari pemerintah. Sebab ketika lembaga audit menemukan kejanggalan terhadap aset yang telah dilelang, maka pihaknya akan mengarahkan mereka ke KPKNL (*)

Reporter: Rifan Touk

Ayo tulis komentar cerdas