Home Sulteng

Pemprov-Kejati Kerja Sama Penyelamatan Aset Negara

51
KERJA SAMA - Gubernur H Longki Djanggola menandatangani dokumen kerja sama dengan Kejati Sulteng dalam rangka Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara, di ruang Polibu, kantor gubernur, Rabu 2 September 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Skor Pencegahan Korupsi di Banggai dan Kota Palu di Atas 50 Persen

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng melakukan kerja sama tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara. Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan Gubernur H Longki Djanggola dan Kajati Sulteng Gerry Yasid di Ruang Pogombo, kantor gubernur, Rabu 2 September 2020.

Di hari yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama sejenis antara bupati , wali kota bersama Kajari masing -masing se-Sulawesi Tengah dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur dan Kajati dan juga Komisioner KPK.

Kerja sama itu mencakup lima ruang lingkup. Pertama, Pengembalian/Pemulihan Aset Negara/Pemerintah atas Penguasaan Pihak Ketiga (Perorangan dan Swasta). Kedua, Pengembalian/Pemulihan penerimaan negara /daerah dari sektor pajak PNBP dan Retribusi.

Ketiga, Penagihan Tunggakan Sumber Penerimaan Negara/Daerah kepada Perorangan dan Perusahaan. Keempat, Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan aset negara pemerintah kepada penguasaan pihak ketiga. Kelima, Rekomendasi Sistem Pencegahan korupsi atas pengalihan aset negara/Pemerintah terhadap penguasaan pihak ketiga.

Kajati Sulteng Gerry Yasid mengatakan, penandatanganan kerja sama Pemprov dengan Kejaksanaan Sulawesi Tengah merupakan upaya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi dengan baik. Kajati menyampaikan bahwa kejaksaan akan terus memberikan dukungan kepada KPK dalam penyelamatan aset negara dan penegakan hukum.

Gubernur H Longki Djanggola mengatakan, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan Kejati Sulteng telah terbangun lebih dulu dengan dibentuknya tim penertiban dan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya melihat hal ini juga merupakan perwujudan dari sinergitas antara pemerintah provinsi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset serta objek-objek pendapatan yang dimiliki pemerintah provinsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,’’ kata Gubernur.

Gubernur mengharapkan kerja sama dengan kejaksaan se Sulteng dapat mempercepat proses penyelesaian segala dinamika permasalahan aset dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Sebab peran keduanya yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip-prinsip desentralisasi wilayah.

Sementara itu, Koordinator Wilayah II Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengapresiasi langkah Gubernur Sulawesi Tengah dan jajarannya yang dapat memfasilitasi penandatanganan kerja sama dengan Kejati dan juga Bupati, Wali kota dengan Kajari di daerah masing masing. Dia mengharapkan tata kelola aset di daerah dapat berjalan dengan baik.

Dia menyebutkan hasil verifikasi korsupgah dari 14 daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai dan Kota Palu sudah berada pada skor di atas 50 persen dari 8 indikator pencegahan yang dilakukan Korsupgah KPK.

‘’Semoga daerah lainnya dapat mengikutinya dalam penataan aset KPK fokus pada pendataan aset, pengelolaan aset, pensertifikatan aset dan penertiban dan pemulihan asset,’’ katanya. (*)

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas