Home Politik

Ketua DPRD: Kita Menjalankan Fungsi Kelembagaan

90
Nilam Sari Lawira. (Foto: Dok. metrosulawesi.id)
  • Tanggapi Tundingan Pencitraan Dalam Pembahasan KUA-PPAS Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, angkat bicara soal tudingan adanya kepentingan pencitraan dalam pembahasan  Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulteng. Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, menegaskan, pihaknya  menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat Sulawesi Tengah.

Dikatakan Nilam Sari Lawira, fungsi Lembaga Kedewanan adalah menyepakati usulan eksekutif berdasarkan pertimbangan aspirasi dan skala prioritas. Tapi, bukan tugasnya hanya sebatas menyetujui semua program yang diusulkan ekseskutif.

“Dalam pembahasan KUA PPAS, DPRD dan eksekutif sama-sama menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Eksekutif menyodorkan program, kita menyepakati. Tentu dengan berbagai pertimbangan aspirasi dan kondisi hari ini,” ujar Nilam Sari Lawira kepada Metrosulawesi.id.

Menurut Nilam Sari Lawira, pembahasan KUA PPAS itu harus mencerminkan prinsip demokratis, mempertimbangkan aspirasi, skala prioritas dan kondisi terkini daerah yang sedang menghadapi dua dimensi krisis, yakni pasca bencana dan Covid-19.

“Kita berdiri sesuai fungsi kedewanan menjalankan aspirasi, memihak agenda kerakyatan tentu dengan segala pertimbangan,” urai Nilam Sari.

Misalnya, menurut Nilam Sari, ambil contoh, DPRD tidak mungkin menyetujui usulan program pembangunan gedung yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini.

“Masa kita menyetujui usulan pembangunan gedung sementara warga butuh sabuk pengaman sosial dan program yang sifatnya menghadapi krisis. Kalau usulan eksekutif memihak kondisi masyarakat tentu kita akan sepakati. Tapi kalau program yang diusulkan tidak relevan dengan kondisi hari ini, tentu harus kita kritisi,” jelas  Nilam Sari Lawira.

Nilam berpendapat,  apa yang dia lakukan sekarang masih dalam koridor normal fungsi kedewanan.

“Tidak ada urusan pencitraan dalam kerja-kerja kedewanan. Ini normal dan konstitusional. Eksekutif harus open minded agar bisa menerima masukan, jangan terkesan anti kritik,” tukas Nilam.

Ia berharap semua pihak seharusnya saling membangun pengertian diantara tugas dan fungsi masing-masing, bukan saling memaksakan kehendak.(*/is)

Ayo tulis komentar cerdas