Arnold Firdaus. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, mengungkapkan pendaftaran/pengumpulan data pekerja penerima dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperpanjang sampai 15 September mendatang.

“Harusnya kan berakhir kemarin (31 Agustus), sekarang diperpanjang sampai 15 September,” ungkap Arnold didampingi Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, dan jajaran di Palu, Selasa, 1 September 2020.

Laporan terakhir yang diterima Arnold, data pekerja penerima BSU di Sulteng yang sudah dikirim ke pusat sekitar 87.000 orang. Dia berharap penambahan waktu bisa dimanfaatkan perusahaan dan pihak terkait untuk menuntaskan pendataan pekerja penerima BSU.

Diperkirakan data pekerja yang tersisa untuk dikirimm ke pusat tinggal sekitar 5.000 orang. Itu karena dari data pekerja di Sulteng yang berjumlah 105.000 lebih terdapat didalamnya yang tidak berhak sebagai penerima BSU.

Tidak berhak yang dimaksud dijelaskan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Joko yaitu pekerja di Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) ditambah yang bergaji diatas Rp5 juta.

“Jadi dari data 105.000 lebih tenaga kerja yang di Sulteng terdiri atas pekerja BUMN, BUMD, dan bergaji diatas Rp5 juta. Sesuai syarat yang telah ditentukan, mereka tidak bisa menerima BSU,” jelasnya.

Joko menambahkan salah satu kendala dalam pengumpulan data pekerja penerima BSU yaitu pemahaman pihak perusahaan. Sebagaian perusahaan baru belum memahami bisa mendaftarkan pekerjanya untuk menerima BSU.

“Biar perusahaan baru satu minggu, tapi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibayar mulai Juni, bisa dapat bantuan itu (BSU). Tapi mungkin juga informasinya lambat sampai ke perusahaan,” ucap Joko.

Kepala Dinas Arnold melanjutkan saat ini telah dikeluarkan ketentuan baru untuk informasi, khususnya terkait data penerima BSU akan dikeluarkan satu pintu melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

“Jadi BPJS di sini (Sulteng), harus tetap menyampaikan ke BPJS Pusat, nanti selanjutnya di setor ke Kemenaker untuk didata secara keseluruhan,” tandas Arnold.

Seperti diketahui, BSU yang dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp2,4 juta untuk jangka waktu September hingga Desember 2020 mendatang. Per bulan, bantuan diberikan Rp600 ribu yang akan dicairkan dua kali dengan pembagian Rp1,2 juta diperuntukkan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas