MENOLAK HUNTAP - Seorang warga Loli Raya saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Wakil Bupati Donggala, Moh Yasin pada pertemuan di Desa Loli Raya, Sabtu 29 Agustus 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dan warga penyintas bencana Desa Loli Raya akhirnya menemui kata sepakat pada Sabtu sore 29 Agustus 2020. Kesepatakan itu diperoleh setelah Wabup Donggala, Moh Yasin, Ketua DPRD Takwin, kepala BPBD Akris dan Kadis Permukiman Hapy Salma serta Asiste I Yusuf Lamakampali menemui warga di Desa Loli.

Pemkab Donggala menyetujui keinginan warga penyintas Desa Loli Raya yang menolak tinggal di hunian tetap (Huntap) itu untuk masuk program Stimulan.

“Kita ada dua opsi. Pertama relokasi (huntap) dana dan lokasi pembangunan akan dimulai dengan 1.000 lebih bangunan Huntap. Itu dikelola oleh ibu Hapy sebagai kepala dinas pemukiman melalui kementerian PUPR. Kedua memilih opsi stimulan, kami BPBD yang bertanggung jawab,” kata Kepala BPBD Donggala Akris di hadapan warga Loli Raya, Sabtu 29 Agustus 2020.

“Karena komiu sampesuvu ku memilih beralih ke stimulan, kami terima tetapi harus komiu tahu dana stimulan sudah tidak ada, karena dananya sudah diperuntukkan untuk korban sebelumnya. Solusinya kami pemerintah akan koordinasi dulu dengan provinsi kemudian ke pemerintah pusat tentang pengalihan bantuan bencana dari Huntap ke stimulan. Saya minta data warga Loli Raya beserta surat pernyataan yang ingin beralih ke stimulan sebagai dasar pengusulan, tetapi kalau komiu pilih stimulan tidak bisa juga membangun di lokasi terdampak tsunami,” jelas Akris.

Akris menjelaskan, persoalan administrasi telah ia persiapkan untuk memuluskan permohonan pengalihan bantuan bencana dari huntap ke stimulan. Bupati Kasman Lassa katanya, telah menandatangani SK penerima dan surat permohonan yang akan diantar langsung ke Jakarta menemui pihak terkait, dan diproses ini warga juga harus bersabar.

Selain itu untuk menghindari kecurigaan, Akris meminta kepada Wabup memberikan kesempatan kepada perwakilan warga Desa Loli Raya untuk ikut bersama ke Jakarta menyaksikan langsung proses pengusulan bantuan dari Huntap ke stimulan.

“Lihat memang nama-namanya komiu semua ini yang sudah di-gempu (tanda tangan,red) pak bupati. Jangan lagi sampai ada yang tidak masuk namanya. Apapun hasilnya, saya akan sampaikan dengan komiu semua. Dan supaya tidak menimbulkan fitnah izin pak Wabup, perwakilan warga Desa Loli Raya harus diikutkan ke Jakarta. Tujuannya agar mendengar sendiri penjelasan dari kementerian,” sebutnya.

Sedangkan untuk persoalan jaminan hidup, Akris menjawab, SK-nya juga sudah ditandatangani oleh bupati. Dan pihaknya akan usulkan lagi ke Kementerian Sosial. Sedangkan, tunjangan duka sebanyak 156 jiwa, dananya telah siap tinggal menyalurkannya.

“Posisi saya juga Plt Dinsos. Artinya dua tanggung jawab saya di sini. Pertama, persoalan jadup dan santunan duka. Dan kedua, di BPBD menyelesaikan stimulan. Untuk jadup sudah tiga kali disalurkan, April, Juni, dan November 2019. Sisanya 13 ribu lebih diusulkan lagi di Kementrian Sosial. Ini juga komiu perwakilan warga harus ikut juga ke Jakarta mendengar langsung penjelasan. Kalau santunan duka telah siap dananya untuk 156 jiwa, tinggal komiu ambil dan urus persyaratannya,” jelas Akris.

Menanggapi penjelasan itu, perwakilan warga tetap meminta tinggal di Loli.

“Kami warga penyintas Loli Raya sekitar 200 lebih KK memilih stimulan dari pada Huntap. Dan kami tetap akan tinggal di Loli walaupun itu dikatakan Zona merah,” tutup Erik.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas