Home Donggala

Dana BOS Afirmasi “Beku” di Dinas Pendidikan Sulteng

78
Kasmudin. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Sudah memasuki pertengahan tahun 2020, tetapi 70 SMP dan SD di Kabupaten Donggala belum juga menerima dana BOS Afirmasi tahun 2019.

Padahal pemerintah pusat telah mengucurkan dana tersebut, kemudian diperkuat lagi dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 April 2020 tentang Percepatan Pencairan Sisa Dana Bos Afirmasi tahun 2019.

Kadis Dikjar Dongala Kasmudin yang dikonfirmasi melalui ponselnya Sabtu (22/8/2020) membenarkan anggaran BOS Afirmasi tahun 2019 untuk sekolah setingkat SMP/SD belum dicairkan hingga saat ini.

“Untuk tahun 2019 dana Bos kinerja Afirmasi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi sampai sekarang belum mentransfer,” jawabnya.

Ditanya penyebab belum ditransfernya dana BOS kinerja Afirmasi tahun 2019 tersebut ke rekening Dinas kabupaten, Kasmudin menjawab belum mengetahui persis penyebabnya.

Terpisah, Kepala Bidang Dikdas SMP Anggie Lamarauna juga tidak mengetahui penyebab belum ditansfernya dana BOS Afirmasi tahun 2019 untuk sekolah SMP/SD ke rekening dinas kabupaten.

“Dananya masih di provinsi, untuk menyangkut jumlahnya saya tidak ingat persis le, soalnya data ada di kantor, harus buka laptop lagi,” tulisnya via WA.

Sementara itu pegiat anti korupsi Anwar Hakim yang dimintai tanggapan prihatin dengan lambatnya proses pencairan dana BOS afirmasi tahun 2019 dari pemerintah provinsi ke rekening kabupaten/kota. Padahal katanya Mendagri telah mengirim surat ke gubernur pada tanggal 20 April 2020 yang isinya percepatan pencairan sisa dana bos afirmasi tahun 2019. Jika hal ini tak segera diselesaikan potensi dugaan penyalahgunaan dana Bos Afirmasi bisa saja terjadi.

“Dana Bos Afirmasi tahun 2019 untuk SMP/SD bukan dia punya hak dan wewenang kenapa dana itu masih tertahan di provinsi, sejak 31 Mei 2019 uang dari pusat itu sudah masuk di rekening pemerintah provinsi, khusus kabupaten Donggala total kurang lebih Rp10 miliar dana Bos afirmasi SMP/SD masih tertahan. Bahkan ada perintah Dirjen Keuangan Kemendagri tanggal 9 Oktober 2019 yang isinya memerintahkan uangnya kabupaten/kota harus segera diserahkan, persoalan ini harus segera diselesaikan karena jika tidak potensi besar dugaan penyalahgunaan dana BOS Afirmasi 2019 bisa saja terjadi,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas