Home Donggala

9 OPD Diduga Gunakan “Stempel Siluman”

48
Maspuang. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Pansus Rekomendasikan Ganti DB Lubis

Donggala, Metrosulawesi.id – Organisasi perangkat daerah (OPD) di Donggala yang diduga menggunakan “stempel siluman” mulai terungkap. Penggunaan stempel pada kegiatan makan minum tahun anggaran 2019 di OPD telah menjadi temuan BPK.

Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Maspuang mengungkapkan, sembilan OPD yang menjadi objek temuan BPK makan minum. Diuraikan, BKPSDM yang terbesar yakni Rp65 juta lebih disusul Sekretariat Daerah dengan jumlah temuan mencapai 61 juta lebih, Sekretariat Daerah Bagian Perlum 24 juta lebih, Sekretariat Daerah-WKDH Rp 34 juta lebih, Sekretariat Daerah-KDH Rp44 juta lebih.

Selanjutnya, BKPSDM Rp65 juta lebih, Dispora Rp30 juta lebih, Dinkes Rp1 juta lebih, Sekretariat DPRD Rp2 juta lebih dan RS Kabelota Rp12 juta lebih.

Namun, Maspuang mengaku tidak mengetahui pemilik stempel siluman yang gentayangan di OPD. “Pansus sudah menanyakan kepada kepala Badan Pendapatan Muh Rifki siapa pemilik stempel siluman, tetapi tetap mereka rahasiakan. Tapi dari temuan makan minum baru dua OPD yang mengembalikan yakni sekretariat DPRD Rp2 juta lebih, dan RS Kabelota 12 juta lebih,” kata Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Maspuang di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2020).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, persoalan penggunaan stempel siluman hanya Badan Pendapatan serta OPD terkait yang mengetahui persis. Pansus hanya berusaha untuk mengembalikan kerugian negara dari penggunaan stempel itu dan kerugian bisa dikembalikan sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika sampai batas yang ditentukan, pansus merekomendasikan ke penegak hukum dalam hal ini kejaksaan.

“Pansus I LHP BPK 2019 telah selesai bekerja dan telah menelorkan dua rekomendasi pertama pelimpahan hasil temuan BPK kepada Kejaksaan Negeri Donggala untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus I, kedua meminta bupati untuk mengganti pelaksana tugas PLt Inspektorat DB Lubis, kepada Inspektur Inspektorat agar proaktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di setiap OPD dalam proses temuan BPK,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas