Home Poso

Gubernur: Penanganan Teroris di Poso Jangan Dilakukan Secara Serampangan

89
CENDERA MATA - Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola (kiri) saat menerima cendera mata dari Kepala BNPT, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH di sela acara rapat koordinasi di Palu, Senin 10 Agustus 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola, mengatakan, pihaknya sangat serius dalam upaya pencegahan konflik sosial.

“Dan tentu dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik terjadi,” kata gubernur saat Rakor dan Silaturahmi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan unsur Forkopimda Sulteng di Palu, Senin 10 Agustus 2020.

Hadir Kepala BNPT, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH didampingi Deputi 1, Deputi 2, Karoren dan rombongan.

Pada kesempatan itu gubernur juga menyinggung soal kelompok radikal Poso. Gubernur mengatakan, tentunya tidak hanya pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bersama jajaran Polri dan TNI, tetapi lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Selama ini kata gubernur, stigma negatif yang mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Poso merupakan daerah rawan konflik sangat merugikan masyarakat dan dapat memengaruhi pembangunan di daerah Sulawesi Tengah. Oleh karena itu keterlibatan semua unsur terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda jajaran Pemerintah kabupaten kota serta semua pihak termasuk BNPT sangat dibutuhkan.

“Kita semua berharap, dengan adanya pertemuan ini kita dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam setiap langkah dan tindakan sehingga dapat melakukan penanganan konflik terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar gubernur.

Menurut gebernur, penanganan konflik dan penanggulangan teroris jangan dilakukan secara serampangan, yang terlepas dari unsur-unsur yang menyalahi aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mencederai hati masyarakat.

Oleh sebab itu, gubernur berharap agar setiap permasalahan yang berpeluang menciptakan kerawanan di daerah, khususnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme benar-benar dilakukan secara bermartabat, dan mengedepankan supremasi hukum. Dan tidak kalah pentingnya agar semua pihak berpartisipasi aktif untuk melakukan pencegahan sebagai upaya deteksi dini penanganan terorisme.

Jika hal tersebut benar-benar dilaksanakan secara terkoordinir dengan baik, maka konflik sosial dan terorisme akan menjauh dan besar kemungkinan tidak akan terjadi di daerah Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Dr.Boy Rafli Amar MH mengharapkan rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan semangat bersinergi dan komitmen dari pemerintah daerah yang dapat diwujudkan dalam keberlanjutan program penanggulangan terorisme di provinsi Sulawesi Tengah baik itu dari segi pencegahan, penegakan hukum maupun sinergitas antara kementerian.

Kepala BNPT juga mengimbau agar mewaspadai kemungkinan adanya perbuatan teror dalam penyelenggaraan Pilkada, pihaknya menyatakan dukungan dengan kampanye damai yang tertib dan Luber yang akan menentukan kualitas dari Pilkada. (*)

Reporter: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas