Home Buol

Penutupan PT HIP Harus Sesuai Prosedur

67
Dadang Hanggi, SH.MH. (Foto: Ist)
  • Ribuan Karyawan Terancam Hilang Pekerjaan

Buol, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol Dadang Hanggi, SH.MH, mengatakan, terkait informasi rencana penutupan kegiatan perkebunan sawit milik PT Hardaya Inti Plantantions (HIP) di Buol, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari perusahaan grup PT.Cipta Cakra Murdaya itu.

Dikatakan, jika rencana penutupan itu benar maka sesuai aturan dan mekanismenya, waktunya tujuh hari sebelum rencana penutupan  itu dilakukan  pihak perusahaan secara resmi sudah menyampaikan laporanya ke instansi teknis.

“Sampai saat ini kami belum menerima laporan rencana penutupan tersebut. Kalau soal penutupan sementara itu kami sudah dengar tapi itu masih baipon. Nah, kalau baipon kami tidak tahu karena baipon itu adalah urusan karyawanya. Kalau secara resminya belum ada,” jelas Dadang kepada Metro Sulawesi  Rabu (5/8-2020) di ruang kerjanya, setelah menanggapi pemberitaan yang dilansir Metro Sulawesi edisi Senin (3/8/2020).

Dijelaskan, dalam hal melakukan penutupan kegiatan usaha perkebunan seperti halnya PT. HIP, tidak mudah. Karena semuanya harus melalui proses dan mekanisme peraturan terutama pada pasal 146 undang-undang tenaga kerja No 13 tahun 2003 antara lain dinyatakan bahwa sebelum dilakukan penutupan harus ada penyampaian resmi ke instansi tehnis. Dan itupun harus dilihat apakah penutupan itu dilakukan karena perusahaan itu mengalami pailit, kerugian atau masalah keamanan.

Selanjutnya pihak instansi teknis harus turun ke lapangan untuk memediasi dan  mencari tahu pokok permasalahan yang terjadi. Kalau misalnya, perusahaan itu misalnya mengalami pailit, tentu langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses audit oleh pihak akuntan publik terkait pemeriksaan  masalah kondisi keuangan perusahaan. Proses auditnya sesuai ketentuan undang undang ketenaga kerjaan dan waktunya  paling lama 2 tahun berturut turut. Apakah dari hasil audit yang dilakukan itu kondisi keuangannya, perusahaan tersebut  tidak mampu lagi  untuk melanjutkan kegiatan usahanya atau tidak.

“Jadi, untuk melakukan penutupan kegiatan perusahaan, semuanya harus melalui  prosedur dan mekanisme aturan undang undang tentang ketenagakerjaan, tidak serta merta pihak perusahaan mengikuti keinginannya sendiri. Tunggu dulu, ada peraturan yang mengatur soal itu,” tandas Dadang.

Menyusul terkait  nasib karyawan  sebelum dilakukan rencana penutupan misalnya, lanjut Dadang, itu juga diatur sesuai undang undang, terutama masalah pembayaran pesangon. Pihak perusahaan wajib membayar pesangon kepada seluruh karyawanya yang nilainya masing masing disesuaikan dengan target waktu selama karyawan itu bekerja.

“Jadi, secara teknis kita harus melihat dan mengetahui secara pasti tentang alasan penutupan serta masalah pesangon karyawan, apakah tetap dibayarkan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun saya berharap, mudah mudahan rencana itu belum jadi dilakukan, mengingat nasib  ribuan karyawan yang bakal kehilangan pekerjaan jika penutupan jadi dilakukan. Jika hal itu terjadi,maka dampak sosialnya akan lebih besar,” tandas Dadang.

Seperti dilansir Metro Sulawesi edisi Senin (3/8-2020), PT Hardaya Inti Platantions sebuah perkebunan sawit di Kabupaten Buol, melalui General Manager Plasma Nurul Hudah telah menyampaikan rencana penutupan operasional PT HIP. Menyusul masa kontrak sudah akan berakhir serta menurunya jumlah hasil produksi  TBS dan CPO. Namun tekait rencana tersebut, hingga saat ini belum final. Karena ibu Murdaya selaku pemilik perusahaan masih melakukan pertemuan dengan seluruh pemagang saham sekaligus meminta waktu dan kesempatan untuk membenahi kondisi perusahaannya saat ini.

Reporter: Suleman
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas