Home Donggala

Stempel Siluman Gentayangan di OPD

44
RAPAT - Ketua Pansus LHP BPK 2019 DPRD Donggala Moh Taufik memimpin rapat, Senin 3 Agustus 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Ratusan Juta Jadi Temuan BPK, OPD Masih Dirahasiakan

Donggala, Metrosulawesi.id – Panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 DPRD Donggala menggelar rapat, Senin 3 Agustus 2020 di ruang sidang dua.

Salah satu yang mencuat dalam rapat adalah persoalan stempel siluman yang digunakan beberapa OPD dalam memesan makanan yang akhirnya temuan mencapai ratusan juta.

Selain itu, persoalan Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pendapatan Daerah ternyata tidak pernah disosialisasikan selama sembilan tahun, serta masalah mangkirnya Plt Inspektur Inspektorat Donggala DB Lubis.

Moh Fahri. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

“Baru kali ini LHP BPK 2019 tidak didampingi Inspektur Inpektorat DB Lubis sebagai pengendali internal. Makanya kacau balau ini laporan, harusnya Inspektorat DB Lubis hadir. Silakan Pak Kepala Pendapatan Moh Fahri menjawab persoalan stempel siluman dan Perda Nomor 1 tahun 2011 yang katanya selama sembilan tahun tidak pernah disosialisasikan,” kata Ketua Pansus, Moh Taufik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Donggala Moh Fahri membenarkan jika selama ini ada praktek stempel rumah makan atau catering siluman yang bergentayangan di setiap OPD. Hanya saja ia tidak mau memberitahu kepada anggota DPRD OPD mana saja yang menggunakan stempel siluman tersebut.

“Maaf pak ketua kalau bisa menyangkut OPD yang menggunakan stempel siluman nanti kita bicarakan. Memang benar ada stempel tak bertuan yang sudah sepuluh tahun digunakan tetapi tidak jelas pemiliki stempel tersebut, menyangkut Perda Nomor 1 tahun 2011 memang benar tidak pernah disosiaisasikan selama sembilan tahun,” sebutnya.

Di hadapan pansus, Moh Fahri menekankan semenjak ia masuk dan  bertugas di Badan Pendapatan Daerah persoalan Perda No 1 tahun 2011 sudah ia tanyakan kepada seluruh bendahara dan hasilnya mereka mengakui belum pernah ada sosialiasi perda tersebut.

“Saya kerja di Badan Pendapatan baru satu tahun lebih, dan saya kaget ketika mendengar jawaban bendahara, ternyata benar Perda Nomor 1 tahun 2011 sudah sembilan tahun dibuat tetapi tidak pernah dijalankan. Saya merasa miris juga. Dan untuk stempel silimun kami akan melacaknya karena pasti pimpinan OPD mengetahui siapa pimpinan dari CV yang memiliki stempel tersebut, karena ini sudah menjadi temuan BPK wajib untuk kami selesaikan,” tegasnya.

Mendengar penjelasan tersebut pimpinan Pansus I LHP BPK Moh Taufik menunda rapat hingga besok.

“Tolong sekretariat undang kembali itu DB Lubis, kasian teman-teman OPD datang melaporkan progres temuan, tetapi DB Lubis mangkir terus, ini pansus LHP BPK seperti hidup segan mati tak mau, kita masih punya waktu 60 hari kerja sejak ditetapkan pansus I,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas