Home Hukum & Kriminal

Kepala KCP BNI Morowali Diadukan ke Polda

77
FOTO BERSAMA - Moh Sjafari Jebbo (kanan), saat foto bersama Direktur CV Bank Tani Maju, Agustinus Palunsu di Penangkaran Sawit CV Bank Tani Maju di Kabupaten Morowali Utara beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)
  • Kisruh Pencairan Dana Kerjasama Enam Gapoktan

Palu, Metrosulawesi.id – Persoalan Program Sawit Rakyat (PSR) 2018 di Kabupaten Morowali akhirnya berbuntut panjang. Senin, 3 Agustus 2020, Pengacara Hukum Tetap CV Bank Tani Maju, Moh. Sjafari Jebbo, melaporkan kepala KCP BNI Morowali ke Polda Sulteng atas dugaan tindak pidana perbankan.

“Hari ini (kemarin,red) saya bawa laporan terkait KCP BNI Kabupaten Morowali, dalam hal ini Kepala Cabang Pembantu BNI Morowali tidak memberikan keterangan terbuka kepada klien saya yakni Direktur CV Bank Tani Maju, Agustinus Palunsu menyangkut dana 30 persen kontrak kerjasama enam Gapoktan dalam hal pelaksanaan PSR di Morowali,” kata Sjafari, Senin 3 Agustus 2020.

Sjafari mengatakan, dalam pengakuan Kepala Cabang Pembantu BNI Morowali saat kontak dengan kliennya dana tersebut telah cair lebih Rp900 juta. Kliennya kemudian meminta rekening koran dana tersebut, tapi pihak BNI Morowali tidak mau memberikan rekening koran itu.

“Alasannya harus mengundang terlebih dahulu Agus Palunsu untuk duduk bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Morowali,” ungkap Sjafari.

Sjafari mengaku tidak mengerti alasan yang diungkapkan Kepala Cabang Pembantu BNI Morowali itu.

“Karena kontrak ini masih berjalan, pihak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI pun mengakui bahwa dana 30 persen itu masih atas nama CV Bank Tani Maju. Kami sudah cross check ke Dirjenbun, 30 persen itu sebenarnya haknya Bapak Agustinus selaku pemilik CV Bank Tani Maju,” katanya.

“Yang jadi pertimbangan hukum juga, pihak BNI Morowali telah mengalihkan dana rekening CV Bank Tani Maju ke pihak lain, yakni PT Bukit Harapan Sejahtera (BHS). PT BHS masuk tanpa sepengetahuan CV Bank Tani Maju. Jadi tiba-tiba ada kontrak baru. Pihak PT BHS juga sudah mengakui bahwa dana 30 persen tersebut masuk ke rekeningnya saat pemeriksaan yang dilakukan PPNS Dinas Perkebunan Sulteng,” tambahnya.

Sjafari membantah, jika adanya kontrak baru itu karena terjadi pemutusan kontrak antara enam Gapoktan dengan CV Bank Tani Maju.

“Pemutusan kontrak tidak bisa dilakukan selain di hadapan Pengadilan. Ini tertuang dalam poin 4 surat perjanjian kontrak enam gapoktan dengan CV Bank Tani Maju, dimana jika terjadi perselisihan akan dilakukan musyawarah mufakat, jika mufakat tidak terjadi, maka dua pihak sepakat akan dibawa ke Pengadilan atau ke ranah hukum. Namun kenyataannya, musyawarah mufakatnya tidak ada, pembicaraan teknis tidak ada, tiba-tiba diputus saja secara sepihak kontrak itu,” katanya.

“Kemudian ada kata Pak Kadis Pertanian dan Perkebunan Morowali mengatakan pemutusan kontrak sudah terjadi saat pertemuan enam gapoktan itu dengan Direktur CV Bank Tani Maju dihadapan Bupati Morowali, itu tidak betul, tidak ada putusan disitu, tidak inkrach, yang inkrach itu yang berdasarkan kontrak. Yang berhak membatalkan kontrak adalah pihak Pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya lagi.

Terpisah, Kepala Cabang Pembantu BNI Morowali, Noldi yang dihubungi via telepon enggan berkomentar.

“Saya tidak mau berkomentar masalah itu, hubungi saja Pak Kadis Perkebunan,” katanya.

Pernyataan itu hampir senada dengan yang disampaikannya saat dihubungi Direktur CV Bank Tani Maju, Agus Palunsu via telepon.

“Saya tanyakan apakah dana 30 persen itu sudah cair, Pak Noldi katakan sudah cair dan masih atas nama CV Bank Tani Maju. Kemudian saya meminta rekening korannya, tapi Pak Noldi menolak dan meminta saya untuk duduk bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Morowali,” kata Agus saat dihubungi media ini beberapa waktu lalu.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Morowali, Andi Irman mengaku tidak mengetahui soal pencairan dana tersebut.

“Kalau saya sih, siapa yang berhak atas uang tersebut, itu yang dibayarkan, apakah PT BHS atau CV Bank Tani Maju. Namun dilihat dari segi apanya dulu jika salah satunya menerima. Kan ada dua kontrak sekarang, PT BHS dan CV Bank Tani Maju. Jadi ini kontrak sudah putus, karena terjadi kesepakatan antara enam Gapoktan dengan CV Bank Tani Maju di hadapan Bupati Morowali. CV Bank Tani Maju menyatakan mundur jika tidak memenuhi deadline dalam kesepakatan itu,” kata Kadis Irman saat dihubungi media ini, Senin, 3 Agustus 2020.

Reporter: Yusuf Bj
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas