Home Sulteng

Menaker Diharap Jalin Komunikasi ke Kadis

39
Arnold Firdaus. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, diharapkan menjalin komunikasi dengan kepala-kepala dinas (Kadis) Tenaga Kerja di daerah. Tujuannya agar program-program yang direncanakan bisa berjalan sesuai harapan pemerintah pusat dan daerah.

“Saya harap Menteri Naker (Ida Fauziyah), bolehlah lebih banyak berkomunikasi dengan Kadis-kadis provinsi,” ujar Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, Minggu, 26 Juli 2020.

Menurut Arnold, komunikasi perlu ditingkatkan karena selama ini program-program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), khususnya alokasi anggaran ke dinas berjalan sendiri-sendiri. Arnold mencontohkan pada 2019, kucuran anggaran Kemnaker ke Dinas  Tenaga Kerja seluruh Indonesia hanya 3,5 persen.

“Kemnaker baiknya memegang kepala-kepala dinas provinsi seluruh Indonesia, supaya kita enak koordinasi dan komunikasi. Jadi menteri tidak usah segan-segan, panggil saja kepala-kepala dinas se-Indonesia itu,” ucapnya.

Arnold menambahkan harusnya Kemnaker bisa percaya ke dinas-dinas tenaga kerja provinsi dalam membantu pengelolaan kegiatannya di daerah, seperti job fair dan pemagangan kerja. Demikian pula anggaran ke dinas perlu mendapat perhatian karena masyarakat adanya di daerah.

“Saya lebih setuju kalau anggaran itu lebih banyak ke kabupaten/kota, kami di provinsi mengawasi,” pungkas Arnold.

Sebelumnya diberitakan, Arnold juga menyesalkan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja. Dia menyebutkan sampai saat ini program dari pemerintah pusat tersebut belum tuntas pelaksanaannya.

“Kartu Pra Kerja belum tuntas, kacau. Ada perubahan penanganan dari Kemenko Perekonomian ke Kementerian Ketenegakerjaan,” ungkap Arnold kepada Metrosulawesi.

Arnold mengatakan perubahan penanganan membuat semakin kacau sehingga penyaluran belum tuntas. Untuk Sulteng disebutkan ada sekitar 5.700 orang lebih telah terdaftar dalam program Kartu Pra Kerja.

Dikatakan, dalam  pelaksanaan program Kartu Pra Kerja, provinsi hanya mengkoordinir data dari kabupaten/kota. Sementara untuk penyaluran menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain harus bersabar. Kami tidak punya kewenangan ke pusat untuk segera menyalurkan bantuan Kartu Pra Kerja ini,” ujar Arnold.

Namun demikian, Arnol berjanji tetap akan menjalin koordinasi ke pemerintah pusat untuk kejelasan penyaluran Kartu Pra Kerja.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas