Home Donggala

Hanya 7 Kades Dilantik, Nasdem Protes

68
BERI KETERANGAN - Bupati Donggala Kasman Lassa memperlihatkan surat yang menjadi pertimbangan hukum melantik tujuh kades. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala Kasman Lassa hanya akan melantik tujuh kepala desa terpilih pada Pilkades beberapa waktu lalu. Sikap bupati diprotes oleh Fraksi Nasdem DPRD Donggala.

“Kami tegaskan, bupati harus melantik delapan kades, bukan tujuh. Tidak ada alasan untuk tidak melantik kades Marana. UU Nomor 6 Tahun 2014, PP 47 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib untuk melantik kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan BPD. Persoalan banding itu urusan lain. Biarkan hal itu berproses, jangan menggampangkan membatalkan pelantikan kades hanya persoalan Banding?,” tegas Ketua Fraksi Nasdem DPRD Donggala, Moh Taufik, Minggu (26/7/2020).

Bupati Kasman Lassa punya alasan.  Dia mengatakan, berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala, dari delapan desa yang berperkara di Pengadilan Negeri Donggala hanya Desa Marana yang ‘lari sendiri’ melakukan upaya hukum banding.

“Jadi hanya tujuh desa saja saya lantik,” kata Kasman Lassa, ditemui di kebun kelornya Kelurahan Ganti, Sabtu (25/7/2020).

Dijelaskan Kasman Lassa, proses pelantikan yang sempat tertunda bukan dikarenakan tak ingin melantik, tetapi memang delapan desa proses hukumnya masih berlangsung dan kemudian Pengadilan Negeri Donggala pada 25 Juni mengeluarkan putusan gugatan penggugat Obscuur Libel (kabur). Artinya penggugat masih diberi kesempatan memperbaiki materi gugatan.

Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri Donggala, Pemda kemudian berunding dan bersepakat meminta saran atau pendapat hukum ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

“Putusan Pengadilan Negeri Donggala untuk delapan desa adalah kabur atau tidak dapat diterima atau putusan NO (Niet Ontvankelikje) artinya penggugat/ tergugat dikembalikan ke hukum semula, karena putusan ini banyak yang memultitafsirkan akhirnya kami meminta saran atau pandangan hukum ke Pengadilan Tinggi dan alhamdulilah disahuti, dari penjelasan surat bernomor W21-U/1462/HK.07/VII/2020 yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Palu menjelaskan berdasarkan UU tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 37 (5) Bupati harus mengesahkan hasil pilkades tiga puluh hari setelah pemilihan, putusan NO (Niet Ontvankelikje) tidak ada perintah untuk melantik atau tidak melakukan pelantikan, berdasarkan penjelasan surat tersebut kami memutuskan melakukan pelantikan,” jelasnya.

Ditambahkanya, proses pelantikan tujuh kades tersebut akan dilakukan Rabu pekan depan (29/7/2020) di Desa Rerang Kecamatan Dampelas.

“Surat pelantikan kades Senin akan disebarkan, lokasi pelantikan desa Rerang Kecamatan Dampelas,” tuturnya.

Diketahui 7 Desember 2019 Kabupaten Donggala menggelar pilkades serentak di 81 desa. Dari 81 desa tersebut 72 telah dilantik pada 31 Desember 2019 di rumah jabatan bupati. Sisanya ada sembilan desa melakukan gugatan, 8 delapan desa yang terdiri dari Saloya, Sibayu, Oti, Marana, Tambu, Rerang, Mapane dan Enu menggugat di Pengadilan Negeri Donggala. Sedangkan satu desa yakni Panggalasiang menempuh jalur hukum PTUN Palu dan masih berproses.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas