Home Donggala

Realisasi Pendapatan Rp1,8 Triliun

38
LAPORAN - Bupati Donggala Kasman Lassa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2019 di hadapan paripurna DPRD Donggala, Senin (20/7/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • APBD Donggala 2019

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala Kasman Lassa Senin (20/7/2020) menghadiri rapat paripurna dengan agenda pertanggungjawaban APBD tahun 2019. Di hadapan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Takwin dan Wakil Ketua I Sahlan Tandamusu, Kasman memberikan penjelasan terkait penggunaan APBD tahun 2019.

Kasman Lassa melaporkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp.1,9 triliun (1.914.974.371.317,00), yang terealisasikan sebesar Rp1,8 triliun (Rp. 1.885.423.205.858,13) atau 98,46 persen.

“Artinya target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 29, 551.165.458,87 atau setara dengan 1,57%. Tetapi bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.192.586.267.710,00 dan dari jumlah tersebut hanya mampu di realisasikan sebesar Rp. 1.164.902.560.903,20 atau 97,68 persen dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan daerah di tahun 2019, baik dari sisi target maupun dari sisi realisasi bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018,” tutupnya.

“Sesuai dengan pasal 320 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Kasman Lassa.

Kasman Lassa menjelaskan APBD sebagai rencana operasional keuangan daerah mempunyai siklus yang dimulai dari penyusunan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kemudian, kata dia selama penyusunan APBD 2019 berbagai kendala terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) banyak mempengaruhi APBD 2019. Adapun perubahannya mengacu pada beberapa asumsi makro indikator sosial ekonomi daerah tahun sebelumnya.

“Diperlukan berbagai upaya dan langkah kebijakan pemda bersama seluruh jajaran untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah,” sebutnya.

Ditambahkannya, setelah diadakan evaluasi dalam pelaksanaannya hingga memasuki triwulan III 2019, ditemukan beberapa objek permasalahan sehingga dilakukan perubahan APBD 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2019.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas