Home Buol

Kades Kecewa Pemkab Buol Belum Naikkan Siltap

73
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
  • Penerapan PP 11/ 2019

Buol, Metrosulawesi.id – Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Buol, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buol terkait pembayaran penghasilan tetap (siltap).

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati H. Amiruddin Rauf, hingga saat ini  belum menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2019, tentang perubahan kedua atas PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada pasal 81 disebutkan penghasilan tetap tersebut dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Selanjutnya  Bupati/Walikota, menetapkan besaran penghasilan tetap tersebut.

Jika  ADD itu tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Besaran penghasilan tetap tersebut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Adapun besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640.00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), atau setara 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang (II/a). Menyusul sekretaris desa Rp 2.224.420,00,-( dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setara 110 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang (II/a). Dan perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200.00  (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah ) atau setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang (II/a).

“Pada pasal 18 ayat 1 disebutkan, penghasilan tetap itu diberikan terhitung sejak diberlakukannya PP tersebut, atau paling lambat bulan Januari 2020. Tapi kenyataanya sampai saat ini, Pemda Buol belum juga memberlakukanya. Terus terang kami sangat kecewa terhadap sikap Pemda Buol yang belum menindaklanjuti pemberlakuan PP tersebut. Sementara sejumlah daerah Kabupaten lainnya di Sulteng telah memberlakukan Peraturan Pemerintah tersebut. Tak kecuali Kabupaten lainnya di Propinsi Gorontalo,” ungkap sejumlah Kades di Buol yang tidak bersedia ditulis kepada Metro Sulawesi.

Dan terkait dengan pemberlakuan PP tersebut, lanjut mereka,  sebelumnya telah dilakukan asistensi anggaran di Bagian Keuangan Kantor Gubernur Sulteng. Dan secara administrasi, hasil asistensi tersebut semuanya sudah ditandatangani oleh sejumlah pejabat  OPD terkait di Kabupaten Buol, seperti BPKAD dan  Inspektorat dan lainnya. Namun masalahnya saat itu,  Bupati Buol justru tidak berkenan menandatanganinya, jelasnya.

Diketahui, Peraturan Pemerintah yang telah  ditetapkan dan ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo tanggal 28 Februari 2019.  Antara lain bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya  pada Pasal 81.B,  pembayaran besaran penghasilan tetap  Kades, Sekdes dan perangkat Desa lainnya itu, diberikan paling lambat mulai Januari 2020. Sementara,  Sekretaris Kabupaten Buol, Drs. Mohamad Safrizal Jusuf, MM kepada Metro Sulawesi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buol belum menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, tak lain lebih sebabkan karena kondisi keuangan daerah khususnya DAU yang belum  memungkinkan. Menyusul adanya pemangkasan anggaran DAU sebesar Rp 65 miliar oleh pemerintah pusat akibat Covid 19.

“Jadi, kondisi keuangan daerah kita saat ini belum menyanggupi pembayaran penghasilan tetap  tersebut. Sehingga kita masih pake PP lama, belum ada kenaikan,” tandas Safrizal.

Reporter: Suleman
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas