Home Artikel / Opini

Sulteng Perlu Politisi Santri

57
Haliadi Sadi, Ketua Pusat Penelitian Sejarah (PUSSEJ) Untad. (Foto: Ist)

Oleh: Haliadi Sadi*

PADA akhir tahun 2018 Sulawesi Tengah (Sulteng) diguncang oleh gempa yang mengakibatkan adanya tsunami, likuifaksi dan kerusakan parah. Dua tahun kemudian, dilanda lagi oleh pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir. Pada sisi lain, agenda pemerintah akan melakukan pemilihan serentak di Desember 2020 mendatang, yang juga akan menjadi agenda politik Sulteng di akhir tahun ini. Akibat gempa dan pandemi Covid-19 di Sulteng menyebabkan kehidupan semakin tidak nyaman seperti kehilangan rumah, yang ada hanya tinggal di Huntap (Hunian Tetap) berdesak desakan, demikian juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga munculnya pengangguran yang signifikan. Penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu yang agak panjang karena buktinya masalah pasca gempa hingga kini belum tertangani dengan baik.

Penyelesaian secara sistemik terhadap pasca gempa dan pandemi Covid-19 untuk lima tahun ke depan membutuhkan komitmen politik dari seorang politisi santri bukan sekedar mesin politik inheren saja. Dinamika politik santri dalam sebuah jurnal JARJIH dinyatakan oleh Abdul Munir Mulkhan bahwa santri dalam merespon mobilitas politik ‘’diperlukan sistem kekerabatan yang baru, lebih luas dari hubungan perkawinan dan geneologi keagamaan. Dari sini proses sosial dan politik bisa tumbuh lebih rasional, sistematis dan demokratis’’. Hal ini yang akan mendongrak politisi santri untuk dapat merebut kekuatan politik dari massa pemilih.

Provinsi Sulawesi Tengah kembali akan melakukan Pilkada di Desember 2020 kalau jadi. Selama ini, inheren santri belum ada yang berani masuk dan lolos dalam bursa calon Gubernur Sulawesi Tengah.  Bagaimana dengan calon dan balon Gubernur 2020 mendatang?  Sebagai seorang sejarawan, kami selalu melihat ada kontinuitas sejarah politik di Sulawesi Tengah. Sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1964 ada perjuangan panjang tokoh-tokoh politik nasionalis termasuk santri untuk memekarkan Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Sebut saja tokoh santri yang menjadi Ketua Gerakan Penuntut Propinsi Sulawesi Tengah (GPPST) yang bernama Kyai Zainal Abidin Betalemba di Donggala waktu itu, sementara itu di Poso Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang dipimpin oleh Assa Bungkundapu seorang Kristen kelas menengah.

Mereka berjuang sejak tahun 1950-an hingga 1960-an dan Sulawesi Tengah terbentuk tahun 1964. Wal hasil, Gubernur Pertama Sulawesi Tengah adalah Anwar Datok Madjo Basah Nan Kuning yang diutus dari Jakarta atas nama nasional. Politisi santri Sulawesi Tengah seperti Ishak Moro yang juga aktif di Panitia Penuntut dan Pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah (P4-ST), mereka legowo menerima kenyataan itu dan mereka kembali ke ruang kulturannya sebagaimana dimaksud oleh Martin van Bruinessen walaupun mereka (kyai) adalah opinion leader di daerahnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa politisi satri belum merespon dinamika politik lokal yang harus ditangani. Akankah, politisi santri masih tetap seperti itu bahwa belum merespons positif dinamika politik yang sedang berkembang seperti sekarang ini? Jawabnya tidak boleh lagi.

Politisi santri sudah saatnya diberi tempat untuk mengambil bagian dalam demokratisasi yang akan menggerakkan Sulawesi Tengah ke depan. Mereka sesungguhnya pemilik legitimasi suara rakyat karena mereka yang pelihara. Kita ambil contoh voting DPD Sulteng 2019 lalu bahwa pemilik suara rakyat adalah politisi santri. Buktinya: Luky Semen = 202.430 suara, Abdul Rahman Taha = 182.389 suara, Saleh Muhamad Aljufrie = 160.196 suara, dan Mohamad J Wartabone = 125.432 suara. Keempat-empatnya adalah politisi yang berasal dari massa keagamaan. Mereka adalah “politisi santri.” Ini adalah kenyataan politik dari suara rakyat Sulawesi Tengah yang tidak terbantahkan dan akan menjadi alat ukur politik Pilkada Desember 2020 mendatang.

Agenda politik ke depan saatnya politisi santri menjadi harapan rakyat Sulawesi Tengah untuk merestorasi daerah ini kearah yang lebih baik. Kita perlu menyadari bahwa pemulihan pascagempa belum sepenuhnya teratasi, demikian juga pandemi Covid-2019 masih terus mendapatkan perhatian serius. Dampak dua maha-bencana ini menjadi tantangan bagi pemimpin yang akan kita pilih di Desember 2019. Kita butuh “komitmen politik” yang jelas dan pasti. Biasanya ada kelakar teman yang menyatakan bahwa “komitmen politisi hanya dipegang pada saat masuk mobil, keluar mobil sudah dilupakan.” Sekarang ini, politisi santri sebagai salah satu aktor politik yang memiliki kekuatan massa yang jelas, karena mereka memiliki massa akan sulit mengkhianati komitmen politiknya. Kenapa? Karena mereka selalu berada di tengah-tengah jamaahnya, bukan setelah terpilih mereka berada di menara gading dan mengendalikan massa dengan jari telunjuk “berbisa”-nya. Komitmen politik santri pada dirinya selalu tertanam adanya komitmen bangunan sistem politik yang baru yakni dari kekerabatan politik yang lebih luas dari kekerabatan perkawinan dan keagamaan saja, tetapi akan membangun proses sosial dan politik yang tumbuh lebih rasional, sistematis dan demokratis. Inilah yang diinginkan pendiri Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam GPST di Poso dan GPPST di Donggala bahwa basis terbangunnya Provinsi Sulawesi Tengah yang maju tetap berasal dari kemandirian dan daya kreatif warga otonomi daerahnya bersumber ide tentang basis kehidupan nasional di atas kemandirian dan daya kreatif warganya yang telah direspon oleh politisi santri pendiri daerah ini, wallahu alam bi sawwab. (*Haliadi Sadi, sejarawan Universitas Tadulako)

Ayo tulis komentar cerdas