Home Buol

Pemkab Buol Rencana Pangkas ADD

53
Moh. Syarif Pusadan,SE. (Foto: Dok. Metrosulawesi)
  • Tunjangan Aparat Desa Terancam Tak Dibayar 2 Bulan

Buol, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol Moh. Syarif Pusadan,SE mengatakan, terkait adanya pemangkasan anggaran tersebut maka secara nasional pemerintah daerah juga ikut menyesuaikan dengan melakukan perubahan anggaran APBD secara radikal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 35 tahun 2020, khusus daerah Kabupaten Buol mendapat pengurangan anggaran  sebesar Rp 146 miliar dari seluruh sumber dana, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Insentif Daerah (DID). Khusus DAU Kabupaten Buol, telah terjadi pengurangan sebesar Rp 65 miliar, jelas Syarif kepada Metro Sulawesi, Senin (13/7/2020) di Kantor BPKAD Buol.

Menurutnya, akibat adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 65 miliar oleh pemerintah pusat, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, secara otomatis juga akan melakukan pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang rumusannya mengikuti besaran DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus pengurangan Dana Desa (DDS) tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pusat No. 35 tahun 2020. Sedang pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada peraturan Bupati Buol.

Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Buol kepada Metro Sulawesi  mengungkapkan,  meskipun rencana pengurangan ADD tersebut belum direalisasikan. Namun saat sosialisasi dilakukan, secara umum sudah ada gambaran tentang besaran nilai pengurangan untuk masing masing desa.

Setiap desa, rata rata mendapat pengurangan ADD tahun 2020 sebesar Rp 50 juta ke atas. Pengurangan ADD tersebut, berkonsekuensi pada tunjangan/gaji  seluruh aparat dan perangkat desa lainnya, secara otomatis tidak dapat dibayarkan selama 2 bulan berturut turut.

Selanjutnya, jika pengurangan ADD  itu terjadi dengan jumlah rata-rata misalnya Rp 50 juta setiap desa, dikalikan jumlah desa sebanyak 108 yang tersebar di  wilayah Kabupaten Buol, maka asumsinya, total  ADD yang terkumpul dari realisasasi pengurangan tersebut sesuai perhitungan kasar jumlahnya sekitar Rp30 miliar.

“Kalau pengurangan ADD dengan alasan akibat adanya pengurangan DAU sebesar 65 miliar dari pemerintah pusat karena covid 19, kalau saya analisa berarti untuk menutupi kekurangan jumlah DAU Buol tersebut, semuanya hanya dibebankan kepada desa. Ini kan, tidak rasional. Menyusul pihak Pemda Buol tahu persis kalau pembayaran gaji/tunjangan aparat dan perangkat desa lainnya, semuanya bersumber dari ADD. Dan siapa yang bertanggung jawab, kalau terbukti aparat dan perangkat desa tersebut tidak menerima gaji/tunjangan selama 2 bulan berturut turut akibat adanya pengurangan ADD tersebut,” ungkap salah seorang Kepala Desa yang tidak bersedia ditulis namanya kepada Metro Sulawesi via telpon Selasa (17/7-2020).

Ironisnya,terkait rencana pengurangan ADD tersebut, lanjutnya, Desa Bongo salah satu desa di Kecamatan Bokat, sesuai penuturan Kadesnya,  akan mendapat pengurangan ADD sebesar Rp 57 juta. Setelah dihitung jumlah yang tersisa tinggal Rp 1 juta di luar pembayaran gaji/tunjangan sejumlah aparat dan perangkatnya. Belum lagi desa desa lainnya, berapa sisa ADD yang akan mereka  diterima, setelah dilakukan pengurangan.

“Dan untuk diketahui pada tahun 2018 lalu, Pemda Buol, juga pernah melakukan pengurangan ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Buol, dengan alasan  untuk menutupi terjadinya defisit anggaran APBD saat itu.  Menyusul tahun ini, dilakukan lagi pengurangan ADD dengan alasan untuk menutupi kekurangan DAU sebesar Rp 65 miliar yang telah dipotong pemerintah pusat, dengan alasan covid 19,” ujarnya menambahkan.

Reporter: Suleman
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas