Home Politik

Jangan Pilih Calon tak Patuh Prokes

34
USAI SALAT JUMAT - Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Gubernur Sulteng H Longki Djanggola usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Mujahiddin kantor Gubernur Sulteng, Kamis 17 Juli 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syahril Hantono)
  • Mendagri: Pilkada Tak Boleh Jadi Media Penularan Covid-19

Palu, Metrosulawesi.id – Pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 harus menerapkan protokol kesehatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan Pilkada tidak boleh menjadi media penularan virus tersebut.

Menteri Tito mengatakan itu kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pilkada dan pemantauan penanganan penanggulangan Covid-19, di kantor Gubernur Sulteng, Jumat 17 Juli 2020. Menurutnya, sejumlah daerah telah diselesaikan anggaran pilkada oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah-daerah yang belum akan segera diselesaikan, diserahkan ke KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.

Didampingi Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola, Tito mengatakan petugas yang melaksanakan tahapan-tahapan pilkada harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti saat ini memasuki tahapan pencocokan, pemuktahiran data pemilih.

‘’Petugasnya bisa gunakan alat proteksi karena anggarannya sudah ada,’’ kata mantan Kapolri tersebut.

Menurutnya, protokol kesehatan sudah diatur hingga ke tahapan pemungutan suara selesai. Dalam pelaksanaan kampanye oleh calon kepala daerah tidak boleh ada arak-arakan massa, tidak boleh ada konvoi massa, serta pembatasan jumlah orang dalam pertemuan-pertemuan.

‘’Ini semua diatur agar pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19,’’ kata Mendagri.

Menteri meminta semua pihak ikut terlibat dalam upaya mencegah penularan Covid-19. Kepada awak media Tito meminta untuk mengangkat topik peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi.

‘’Kalau topik ini diangkat, maka akan menjadi gerakan besar oleh penyelenggara pilkada, kontestan, pengamanan TNI/Polri untuk mendidik masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19,’’ kata Tito.

Dia mengatakan seluruh jajaran KPU akan membuat gerakan serentak perlawanan terhadap Covid-19.

‘’Semua jajaran KPU akan menjadi agen perlawanan Covid-19, menjadi motor penggerak dan contoh bagi masyarakat. Kita harapkan semua pihak bergerak mencegah Covid-19 sehingga pilkada tidak menjadi media penularan,’’ kata Tito.

Tito menyarankan agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 pada Pemilihan Sepala Daerah Serentak 2020.

Mendagri mengatakan meminta semua pihak, termasuk kontestan dan tim sukses mesti mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti tahapan Pilkada 2020.

“Protokol kesehatan diikuti, kalau ada yang kontestan ada tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah,” ujar Mendagri menegaskan.

Menurut Tito bagaimana para kepala daerah tersebut dapat mengatur masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang jika pada tahapan pilkada tidak bisa mengatur para pendukung mereka yang jumlahnya hanya 200 sampai 300 orang saja.

Dengan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemik Covid-19, maka kata dia konsekuensi pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah itu tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Semua tahapan telah diatur melalui Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas,” ucapnya.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas