Home Artikel / Opini

QRIS Masuk Desa

99
Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh Moh. Ahlis Djirimu*

DI balik cobaan, ada hikmah dikandung, menyalahkan cobaan bukan merupakan solusi. Lebih baik bersikap kolaboratif, memadukan kepentingan memenangkan kehidupan bagi masa depan karena kita tidak hidup di masa lalu. Kata-kata bijak yang dapat bermanfaat bagi peningkatan imune tubuh kita. Adanya wabah Covid-19 setidaknya menimbulkan empat catatan penting dalam interaksi sosial masa pandemi ini.

Pertama, ada sebagian masyarakat yang bersikap menyangkal (denial) karena memang belum terkena pada dirinya. Kedua, adanya sebagian masyarakat yang marah karena ketika diingatkan, mereka bersikap marah (anger). Ketiga, setelah imune tubuh terkuras oleh sikap mental denialdan anger, sebagian anggota masyarakat berada ada pada posisi depresi (depression) karena terkekang mobilitasnya, barulah merekamenerima setelah satu per satu terjadi sebaran lokal Covid-19.

Satu dari hikmah di balik pandemi ini adalah adanya pergeseran interaksi sosial seperti mengurangi intensitas pertemuan fisik, bertatap muka, termasuk meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Penulis merasakan tataran ini sangat berat bagi akademisi maupun peneliti yang basis ilmunya bersumber dari interaksi di masyarakat apalagi ikut serta dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, yang merupakan ruh dan menjadi pendengar setia informasi, keluhan, masyarakat yang termarginalnya oleh kebijakan dan masyarakat yang nihil kehadiran negara melayani mereka karena adanya bottleneckkebijakan dan sikap mental.

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa merupakan manifestasi eratnya kohesi sosial yang saling asah dan asuh dalam nalar ajar terusan budi, dalam menghadapi berbagai macam masalah bangsa. Desa merupakan wujud layanan bagi semua untuk warga atau terminologi Menteri Desa PDTT, “Desa Surga”, maksudnya desa yang semua untuk warga.

Desa menjadi kekuatan ekonomi, seperti lirik tembang lawas Iwan Fals “walau desa telah menjadi milik kota…desa adalah kekuatan ekonomi, di lumbung kita menabung…datang paceklik kita tak bingung”.Desa menjadi kekuatan ekonomi karena di desa, penduduknya “memakan apa yang ditanam, menanam apa yang dimakan”.

Paradigma ini implementatif apalagi dalam masa pandemi ini negara tetangga sebagai ekspotir pangan, telah melarang bahkan mengurangi ekspornya ke Indonesia. Jikapun mereka mengekspor, pangan khususnya beras kualitas jelang kedaluwarsa, yang tentu akan berdampak kurang baik bagi kita. Selain itu, desa menjadi juru selamat dalam masalah ganda global: Kesehatan dan Ekonomi, setelah sektor informal dan UMKM sangat terdampak.

Penulis setuju, belum semua desa dapat bertransformasi menuju era digital karena fenomena menunjukkan bahwa saat ini ada 270 kawasan perdesaan dan 13.577 desa belum terakses internet. Dari jumlah tersebut, desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai 5.869 desa. Jumlah desa yang belum terakses internet di Papua tersebut hampir setara jumlah gabungan desa-desa yang belum terakses internet di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatra.

Desa-desa yang belum terakses internet di Papua merepresentasikan 43,23 persendari total desa yang belum terjangkau internet.Dalam konteks umum, 64,70 persen desa-desa yang belum terakses internet berada di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, menurut data Kemendes PDTT, tingkat elektrifikasi nasional sebenarnya telah mencapai 96,08 persen, namun bila dibedah menurut Daerah Tertinggal (DT), tingkat elektrifikasi mencapai 81,54 persendengan rasio elektrifikasi paling tinggi di DKI mencapai 99,97 persen dan sebaliknya, paling rendah di Provinsi Papua mencapai 46,67 persen.

Tetangga Provinsi Papua yakni Papua Barat saja mempunyai tingkat elektrifikasi mencapai 85,01 persen.Tantangan setrumdan akses internet menjadi kendala bersama QRIS masuk desa.Namun demikian, tantangan ini tidak menyurutkan aktivitas desa yang terutama berbagai kegiatan Bumdes, UMKM, BMT, IKM beralih ke sistem digital karena adanya kesadaran kritis efisiensi, tidak tersedianya uang kecil kembalian, serta kesadaran mengurangi transmisi kuman melalui uang tunai.

Publikasi Ilmiah (BIS Bulletin No. 3, Covid-19: Cash and the Future of Payment) tertanggal 3 April 2020 menyebutkan bahwa virus dapat bertahan pada beberapa permukaan dan bahan termasuk uang meskipun risiko yang ditimbulkan oleh bahan polimer tidak lebih besar daripada menyentuh permukaan bahan lainnya seperti gagang pintu, kartu debet dan kredit. Virus influenza H3N2 & mucus dapat bertahan 180 jam sedangkan influenza B & mucus dapat bertahap di bawah 30 jam pada alat pembayaran (Thomas et 2008, Van Doremalen et al 2020). Sedangkan virus covid dapat bertahap selama 72 jam baik pada permukaan plastik maupun stainless steel.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan sedapat mungkin penggunaan contact-less elektronik dan mobile payment untuk menghindari transmisi virus. Bank Indonesia, sejak 2019 telah meperkenalkan secara terbatas penggunaan lalu sejak awal 2020, meluncurkan secara massal transaksi non tunai yaitu QRIS, singkatan dari QR Code Indonesia Standard. QR adalah serangkaian kode yang memuat data/informasi seperti identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran.

QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selama ini, terjadi fragmentasi sistem pembayaran yang bermakna bahwa konsumen sebagai userhanya dapat melakukan QR pada 1 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Akibatnya, merchant harus memiliki banyak QR yang berkonsekuensi pula harus memiliki banyak rekening pada berbagai PJSP.

Penggunaan QRIS, menghapus inefisiensi penggunaan QR super banyak ini, lalu disatukan dalam QRIS saja. QRIS dapat berlaku seumur hidup. Pada masa pandemi ini, transaksi e-commerce mengalami peningkatan. Selama periode Februari-Mei 2020, volume penjualan meningkat sebesar 44 persen atau Rp 121 juta. Jumlah pembeli meningkat 17 juta jiwa atau naik 17 persen, sedangkan penjual meningkat 1,45 juta jiwa atau naik 15 persen.

Setelah pandemi, perilaku digital payment meningkat 65 persen, yang fokus pada tiga kegiatan yakni pertama, perdagangan ritel seperti e-commerce, pasar, toko kebutuhan pokok, rumah makan, pedagang makanan dan minuman. Kedua, kegiatan keagamaan seperti donasi, sumbangan, zakat, infaq, dana punia, tempat ibadah, palang merah.Ketiga, kegiatan kesehatan seperti rumah sakit, konsultasi dokter, apotek, klinik, toko kesehatan, serta laboratorium.

Bagi pengguna QRIS mendatangkan manfaat berupa mentalitas keren dan kekinian, transaksi berlangsung cepat dan tercatat, aman dan terlindungi yang diawasi oleh Bank Indonesia, efisien dan aman tanpa uang kembalian yang sering diganti permen dan bebas biaya, serta lebih higienis tanpa kontak fisik. Bagi merchant yang saat ini mencapai 3,4 juta yang tersebar di di 480 kabupaten/kota di Indonesia, manfaat yang diperoleh dari penggunaan QRIS adalah mengikuti trend kekinian sehingga meningkatkan penjualan, menerima pembayaran secara higienis, transaksi tercatat langsung masuk ke rekening, bebas risiko pencurian, perampokan dan uang palsu, membangun credit profile dengan mudah, serta murah dan bebas biaya bagi usaha mikro yang berlaku hingga September 2020.

Saat ini telah 38 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), telah memiliki izin QRIS yang terdiri dari Bank Umum meliputi BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon. Bank Syariah meliputi Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) meliputi BPD Bali, Bank DKI, BJB, Bank Jatim, Bank Nagari, BPD NTT, Bank Sumsel Babel, serta PJSP non bank seperti Gopay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, dan lain-lain.

Saatnya Solusi Kolaboratif.

Bagi Pemerintah kabupaten 62 daerah tertinggal maupun 13.577 desa yang belum terakses internet, sepatutnya melalui Dinas Kominfo kabupaten/kota dan provinsi bekerja sama dengan Kemendes PDTT dan Kemenkominfo, PLN bekerja sama mempercepat masuknya jaringan setrum dan internet ke daerah dan desanya. Tentu saja perguruan tinggi dan BI dapat bekerja sama mengedukasi masyarakat seperti melalui Kuliah Kerja Nyata online. Saatnya berlalih dari keunggulan daya saing menuju keunggulan kolaboratif yang menekankan transformasi efisiensi menuju inovasi. (* Moh. Ahlis Djirimu, staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas