Home Parigi Moutong

DPRD Minta Stop Tambang Ilegal

94
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto. (Foto: Dok. Zulfikar)
  • Rekomendasikan ke Bupati dan Kepolisian

Parigi, Metrosulawesi.id – Sorotan Ombudsman Perwakilan Sulteng soal pertambangan emas ilegal (PETI) di Desa Kayuboko mendapat respon dari DPRD Parigi Moutong (Parimo). Lembaga perwakilan rakyat itu meminta agar aktivitas tambang itu dihentikan.

“Kami DPRD Parimo sudah bersepakat untuk menghentikan seluruh pertambangan ilegal di Parigi Moutong, dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di Parigi Moutong ini,” kata Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, kepada wartawan di Parigi, Kamis 16 Juli 2020.

Selain ke kepolisian kata Sayutin, pihaknya juga meminta kepada Bupati Parimo Syamsurizal Tombolotutu sebagai kepala daerah untuk segera membuat surat secara tertulis kepada pihak penegak hukum untuk melakukan penertiban.

Sayutin juga mengatakan, surat rekomendasi itu juga akan disampaikan ke gubernur Sulteng. Dalam rekomendasi itu, pihaknya minta agar menerapkan pertambangan yang sesuai dengan prosedur.

“Karena hal itu yang penting,” ujarnya.

Sayutin mengatakan, dia bersama unsur pimpinan DPRD Parimo lainnya, meminta ke penegak humum untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di Parimo.

“Bukan hanya di Kayuboko, tetapi semua tambang ilegal yang ada di Parigi Moutong,” jelasnya.

“Dan dalam waktu dekat, saya sebagai ketua DPRD Parimo bersama Forkompinda Parimo akan melakukan rapat dalam hal membahas soal pertambangan di wilayah Parigi Moutong,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu katanya, pihaknya akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, pertama meminta bupati untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penutupan tambang ilegal. Yang kedua, meminta penegak hukum untuk melakukan penertiban. Dan yang ketiga, mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Sulteng untuk segera menetapkan manajemen pengelolaan pertambangan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Sayutin mengatakan, sebelum semua persyaratan yang dimaksud ada, maka tidak boleh ada aktivitas pertambangan. Syarat-syarat yang dimaksud itu, yakni Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Umum (WPU). Dua hal itu katanya, penting agar aktivitas pertambangan itu tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

“Dengan satu catatan, apabila nanti menejemen pengelolaan sudah sesuai dengan prosedur, maka syarat utama adalah mereklamasikan total seluruh area yang sudah ditambang. Karena itu merupakan kewajiban bagi yang melakukan pertambangan yang legal,” pungkasnya.

Aktivitas pertambangan di Desa Kayuboko, Parimo ini sempat disorot oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng, Sofyan Lembah.

Seperti diberitakan Metrosulawesi, kemarin, Sofyan mengatakan, kasus di Kayuboko harus ada ketegasan bukan hanya sikap institusi penegak hukum, tetapi keseriusan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten lakukan perhitungan kerugian materil masyarakat juga soal pengawasan lingkungannya.

“Jika tidak diberikan ketegasan, maka tidak akan pernah ada efek jera pada pelaku bisnis ilegal tambang emas yang seharusnya mendapatkan sanksi hukum. Insyaallah, ombudsman akan mengawal penyelidikan kasus PETI Kayuboko ini. Terus terang kami geram apa yang terjadi di Kayuboko,” kata Sofyan.

“Saat ini, Ombudsman sedang mempelajari aktivitas tambang ilegal (di Kayuboko) yang diduga terjadi praktik maladministrasi di dalamnya. Dimana bukan hanya terjadi perilaku melawan hukum di sana, tetapi paling menyedihkan adalah lalainya sistem pengawasan, baik dari aparat penegak hukum juga institusi Daerah termasuk pemerintah Kabupaten Parigi Moutong,” katanya.

Menurut Sofyan, Ombudsman bukan saja mensinyalir adanya keterlibatan oknum pada aktivitas PETI yang berada di Kayuboko.

“Tetapi melihat luasan yang dibukanya areal tambang tanpa izin itu, investasi terjadi secara masif dengan adanya alat-alat berat beroperasi, pada gilirannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Saat hujan seminggu terakhir akibatnya terjadi kerusakan kebun dan sawah masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, kata Sofyan, Ombudsman meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan, bukan hanya menyetop aktivitas PETI tetapi juga melakukan penyelidikan aktivitas PETI dan pengusaha ilegal harus bertanggungjawab atas semua aktivitasnya.

“Kita punya pengalaman saat PETI Poboya dan PETI Dongi-Dongi dimana lemahnya sanksi hukum atas PETI tersebut,” katanya.

Terpisah, Anggota Ombudsman RI, Laode Ida menyarankan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penegakkan hukum atas aktivitas penambangan liar.

“Maraknya aktivitas penambangan ilegal juga terjadi karena belum adanya ketentuan mengenai mekanisme pencegahan pertambangan ilegal dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hal tersebut berbeda dengan sektor kehutanan yang telah memiliki UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Reporter: Zulfikar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas