Home Hukum & Kriminal

Stop Praktik Suap di PN Palu

69
SEKALIGUS SILAHTURAHIM - Audiens yang dihelat Peradi Palu bersama ketua dan wakil ketua serta jajaran hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu di Pengadilan Negeri Palu, Jumat 10 Juli 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Harapan Advokat saat Audiens Bersama Ketua dan Hakim

Palu, Metrosulawesi.id – Stop atau hentikan praktik suap yang masih sering terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Untuk mewujudkan itu, para advokat diminta bersinergi bersama-sama pihak pengadilan.

Permintaan untuk menghentikan praktik suap itu disampaikan anggota Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palu, Dr Muslim Budiman SH MH pada saat audiens antara advokat dengan ketua dan wakil ketua serta jajaran hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Jumat, 10 Juli 2020 pekan lalu.

Muslim Budiman yang juga Direktur LBH HAM Sulteng ini tidak tanggung-tanggung untuk jujur memberikan masukan yang muatannya menyangkut kredibilitas hakim khususnya jajaran hakim di PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Dia meminta, para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu yang menangani dan menyidangkan suatu perkara agar jangan membuka ruang terjadinya praktik suap bagi para pencari keadilan. Hal itu, disampaikannya, karena advokat yang dulu sering beracara di PN Palu tersebut, ternyata pernah mengalaminya.

”Ini saya alami sendiri dan praktiknya terjadi. Putusan yang sudah seharusnya dijadwalkan dibacakan harus ditunda, sebab salah satu hakimnya menginginkan hal tersebut,” ungkap Budiman dalam audiens yang dihadiri ketua dan sekretaris DPC Peradi Palu, Syafruddin A.Datu  SH MH dan Harun SH.

Budiman pun mengakui bahwa dirinya terakhir beracara sebagai advokat di PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, pada tahun 2017. Salah satu penyebab dia berhenti, adanya praktik suap tersebut, yang ternyata membuat dirinya kesal. Dari yang dialaminya itu, kemudian dalam audiens, Budiman meminta agar PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu di bawah kepemimpinan ketua dan wakil ketua yang baru atau belum lama menjabat yakni Marliyus MS SH MH dan Muhammad Djamir SH MH, benar-benar harus menutup cela dan tidak membuka ruang bagi para pemberi suap.

“Saya meminta dan berharap dengan kepemimpinan ketua pengadilan yang baru ini, ruang praktik suap itu jangan dibuka,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu Marliyus menyampaikan terima kasih atas kritikan dan masukannya. Semua itu menurutnya akan menjadi bahan evaluasi kedepan, dalam memberikan pelayanan yang prima, serta transparan bagi para pencari keadilan.

“Pengadilan membutuhkan orang-orang seperti Dr. Muslim Budiman. Ya saya harapkan Muslim dapat menjadi Hakim Adhoc Tipikor, PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, yang nantinya membersihkan dalam internal pengadilan,” ungkap Marliyus selaku Penerima anugerah Tokoh Pelopor Perubahan pada Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI).

Demi mewujudkan hal tersebut, lanjut Marliyus, meminta kepada para advokat agar bisa bersinergi bersama-sama pengadilan demi tujuan ingin dicapai. Sebab, di bawah kepemimpinannya, dia ingin menjadikan PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu menjadi pengadilan terbaik di Sulawesi. Dan untuk mencapai hal tersebut itulah menurutnya, telah meminta enam hakim pada MA, guna memperkuat dan untuk memberikan pelayanan prima.

“Saya bertekad akan membawa modernisasi dan reformasi dalam pelayanan prima. Baik kepada pencari keadilan maupun pihak yang terkait dengan tupoksi pengadilan,” sebutnya lagi.

Saat ini pihak PN Palu kata Marliyus terus melakukan perbaikan dan pembenahan seperti dalam kepatuhan pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai wujud tertib administrasi perkara. Bergerak cepat menyelesaikan tunggakan baik minutasi perkara maupun berkas upaya hukum.

“Hal itu juga sejalan dengan target untuk mencapai Pengadilan Negeri Palu sebagai Satker yang bisa meraih WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani),” terang Marliyus.

Sementara Ketua DPC Peradi Kota Palu, Syafruddin A.Datu mengatakan, saat ini anggota Peradi berjumlah 300 orang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulteng. Selain DPC Peradi Palu, saat ini sudah ada dua lagi DPC Peradi yakni DPC Luwuk dan Poso, bahkan kedepan kedepan akan dibuka DPC  Buol dan Tolitoli.

“Dari sekian banyaknya advokat tersebut, tidak menutup kemungkinan ada advokat “Nakal ” bila ada hal tersebut, segera laporkan, akan diberikan pembinaan dan sanksi,” tandasnya.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas